Kenaikan gaji DPR: Keadilan Gaji Pejabat vs Rakyat

menurut saya hal ini tidak adil sebab, rakyat kecil masih banyak yang berjuang memenuhi kebutuhan pokok, dengan upah minimum yang relatif rendah. Jika gaji DPR naik signifikan sementara rakyat belum merasakan kesejahteraan, hal ini bisa dipandang tidak adil dan memperlebar jurang kesenjangan sosial

menurut saya, kenaikan gaji dpr tidak mencerminkan keadilan karena masih banyak rakyat masih sulit dalam memnuhi kehidupan sehari-hari bahkan masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan tang layak sementara gaji dpr yang sudah di naikkan itu sangat tidak adil bagi rakyat jelata

menurut saya di masa skrng banyak rakyat masih menghadapi masalah ekonomi seperti harga kebutuhan pokok naik, lapangan pekerjaan yang terbatas, dan gaji buruh yang relatif kecil. Jika gaji DPR dinaikkan sementara kesejahteraan rakyat tidak merata, maka hal ini terkesan tidak adil.

menurut beberapa alasan saya terkait kenaikan gaji dpr dianggap tidak adil dikarenakan kesenjangan pendapatan, kurangnya transparansi, sumber dana uang yang berasal dari pajak rakyat yang setiap tahun makin tinggi, anggaran negara sebaiknya diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat semisal di bidang pendidikan, lapangan kerja, bukan untuk menaikkan gaji pejabat saja

Menurut saya, kenaikan gaji DPR tidak adil bagi rakyat. Anggota DPR bisa menerima lebih dari Rp100 juta per bulan, sementara mayoritas pekerja hanya mendapat sekitar Rp 2-5 juta. Uang itu berasal dari pajak rakyat, sehingga wajar bila publik merasa diperas. Seharusnya gaji dan tunjangan DPR transparan dan berbasis kinerja agar sesuai dengan rasa keadilan sosial.

menurut saya di masa skrng banyak rakyat masih menghadapi masalah ekonomi seperti harga kebutuhan pokok naik, lapangan pekerjaan yang terbatas, dan gaji buruh yang relatif kecil. Jika gaji DPR dinaikkan sementara kesejahteraan rakyat tidak merata, maka hal ini terkesan tidak adil.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR harus dipertimbangkan dengan adil. Selama kondisi ekonomi rakyat masih sulit, banyak pekerja UMR yang gajinya belum cukup untuk kebutuhan pokok, maka kenaikan gaji pejabat bisa menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Gaji pejabat seharusnya sebanding dengan kinerja, transparansi, dan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Jadi, sebelum menaikkan gaji DPR, lebih baik pemerintah fokus dulu pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR harus dipertimbangkan dengan adil. Selama kondisi ekonomi rakyat masih sulit, banyak pekerja UMR yang gajinya belum cukup untuk kebutuhan pokok, maka kenaikan gaji pejabat bisa menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Gaji pejabat seharusnya sebanding dengan kinerja, transparansi, dan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Jadi, sebelum menaikkan gaji DPR, lebih baik pemerintah fokus dulu pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata.

menurut saya kenaikan gaji DPR tidak adil karena banyak sekali masyarakat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan, juga adanya ketidak Adilan dalam berkehidupan sehari hari seperti rakyat kecil yang selalu diperas untuk memenuhi kebutuhan DPR.

ini termasuk hal yang bodoh dan tidak manusiawi, mengapa? karena masih ada banyak rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan sampai kelas menengah kebawah terancam. Sepertinya pejabat pejabat di Indonesia ingin mengalami hal yang sama seperti zaman revolusi eropa seperti Prancis. rakyat masih belum percaya pada kinerja pejabat DPR untuk saat ini karena memang tercermin bobroknya walaupun kerabat saya ada juga yg menjabat menjadi wakil rakyat saya tetap netral dan menyatakan pro atau kontra terhadap suatu hal yg terjadi. katanya ada yang bilang Indonesia 2045 emas, tapi kemungkinan Indonesia 2045 cemas.

Menurut saya, kenaikan tunjangan DPR terasa tidak adil bagi rakyat.Seharusnya gaji dan tunjangan pejabat disesuaikan dengan kinerjanya

Menurut pendapat saya, kenaikan gaji DPR belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial antara pejabat dengan rakyat. Hal ini karena masih banyak rakyat kecil yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Kenaikan gaji hanya akan adil apabila dibarengi dengan peningkatan kinerja, transparansi, dan pelayanan kepada rakyat.

seharusnya gaji dpr yang jangan di naikin, karena kebijakan ini kurang adil bagi masyarakat. saat ini banyak rakyat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara gaji pejabat DPR sudah tergolong sangat tinggi. Kenaikan gaji DPR baru bisa dikatakan adil jika kesejahteraan rakyat sudah meningkat. namun, jika hanya menaikkan gaji tanpa memperhatikan kesenjangan sosial, kebijakan ini justru menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakadilan di kalangan rakyat.

Menurut saya terkait kenaikan gaji yaitu tidak ada rasanya kepemimpinan dinilai dari uang padahal kepemimpinan diambil dari orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan rakyatnya, kepemimpinan tersebut juga tidak dilihat dari seberapa kaya dan seberapa banyak memiliki latar belakang yang baik tetapi seorang kepemimpinan yang bijaksana dapat merasakan hal-hal yang sama dengan rakyatnya

Menurut saya, kenaikan gaji DPR sering menimbulkan rasa tidak adil di masyarakat. Banyak rakyat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara gaji DPR sudah besar ditambah berbagai fasilitas. Jika gaji DPR dinaikkan, seharusnya diiringi dengan peningkatan kinerja dan kepedulian mereka terhadap rakyat. Keadilan akan terasa jika kesejahteraan rakyat juga diperhatikan terlebih dahulu, bukan hanya pejabat yang mendapatkan keuntungan.

Menurut saya, adanya kenaikan gaji DPR sama sekali tidak diperlukan dan tidak ada urgensi di dalamnya. Sebenarnya diluar sana masih banyak rakyat Indonesia yang berpenghasilan kurang layak. Seharusnya anggaran kenaikan gaji dari DPR tersebut dapat dialokasikan untuk hal-hal yang lebih penting seperti untuk membuka lapangan pekerjaan serta memberikan bantuan kepada rakyat yang membutuhkan.

menurut saya di masa skrng banyak rakyat masih menghadapi masalah ekonomi seperti harga kebutuhan pokok naik, lapangan pekerjaan yang terbatas, dan gaji buruh yang relatif kecil. Jika gaji DPR dinaikkan sementara kesejahteraan rakyat tidak merata, maka hal ini terkesan tidak adil.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR sangat tidak diperlukan. Masih banyak rakyat Indonesia yang memiliki penghasilan kurang layak. Seharusnya anggaran kenaikan gaji dari DPR tersebut bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih penting seperti untuk membuka lapangan pekerjaan serta memberikan bantuan kepada rakyat yang membutuhkan.

Menurut saya, keadilan gaji pejabat vs rakyat jelas timpang. Anggota DPR bisa menerima lebih dari Rp100 juta per bulan, sementara mayoritas pekerja hanya mendapat UMP sekitar Rp3 jutaan. Meski disebut tunjangan, tetap saja sumbernya dari pajak rakyat. Jika tanpa transparansi dan tidak berbasis kinerja nyata, kebijakan ini terasa tidak adil. Rakyat berhak menuntut agar uang pajak digunakan untuk kepentingan publik, bukan kesejahteraan berlebih bagi pejabat.

menurut saya kenaikan gaji dpr ini tidak adil karena banyak nya kondisi rakyat yang tidak mengguntungkan dan kesulitan untuk bekerja "masih untung dapat 300 1 hari bisa mencukupi untuk makan kalo tidak dapat segitu?"

Kenaikan gaji DPR sebaiknya dilihat dari sisi keadilan. Di satu sisi, gaji tinggi bisa mendorong kinerja dan mengurangi korupsi, tapi di sisi lain rakyat masih banyak yang kesulitan ekonomi. Karena itu, prioritas utama seharusnya meningkatkan kesejahteraan rakyat sebelum menaikkan gaji pejabat.

Saya sangat tidak setuju dengan kenaikan gaji DPR. karena.. Rakyat masih banyak yang kesulitan ekonomi, sementara gaji dan tunjangan DPR sudah sangat tinggi. Banyak pekerjaan rumah bangsa yang belum tuntas, sehingga kenaikan gaji terasa tidak pantas Kenaikan ini justru memperlebar jarak dan kesenjangan antara pejabat dan rakyat biasa

pendapat saya tentang isu kenaikan gaji dewan atau tunjangan perumahan yg totalnya menyentuh 100jt Rupiah sangat miris,karna rakyat dibebankan dengan berbagai macam kebijakan kenaikan pajak yg sangat membuat rakyat menangis sedangkan para dewan menikmati gaji dan tunjangan yg uang nya dari pemerasan pajak masyarakat,apakah ini yg namanya adil ? . pajak yg biasanya saja rakyat tidak tau penyaluran dananya kemana apalagi kenaikan pajak gila gilaan seperti ini apa gk membuat rakyat semakin curiga karna tidak ada transparansi penyaluran dana,dan juga masukkan saya adalah beri pajak yg normal dan penyaluran pajak yg bijak serta transparansi pajak agar rakyat merasa aman dan merasa bahwa para pemimpin tidak menyelewengkan dana, justru menggunakan dana untuk mensejahterakan rakyatnya.

menurut saya, kenaikan gaji dpr tidak mencerminkan keadilan karena masih banyak rakyat masih sulit dalam memnuhi kehidupan sehari-hari bahkan masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan tang layak sementara gaji dpr yang sudah di naikkan itu sangat tidak adil bagi rakyat jelata

menurut saya, kenaikan gaji dpr tidak mencerminkan keadilan karena masih banyak rakyat masih sulit dalam memnuhi kehidupan sehari-hari bahkan masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan tang layak sementara gaji dpr yang sudah di naikkan itu sangat tidak adil bagi rakyat jelata

Menurut saya sendiri kenaikan tunjangan DPR dianggap tidak adil karena pendapatan mereka yang sangat besar dibanding UMP rakyat serta dibiayai dari pajak, sementara kinerjanya sering dipertanyakan. Tanpa dasar kinerja, hal ini hanya memperlebar kesenjangan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap DPR sendiri.

Kenaikan gaji DPR jadi perdebatan karena dianggap tidak adil. Ada yang setuju karena alasan pekerjaan dan pencegahan korupsi, tapi banyak yang menolak karena tidak sebanding dengan kondisi ekonomi rakyat dan kinerja DPR yang dipertanyakan.

Dari dulu terdapat kesenjangan yang signifikan antara penghasilan mereka dan rata-rata pendapatan masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, kenaikan gaji pejabat sering tidak mencerminkan empati terhadap penderitaan rakyat(malah joget pula). Banyak masyarakat menilai bahwa kinerja DPR belum sepenuhnya optimal. Ada kritik mengenai minimnya produktivitas, seringnya absen dalam rapat, dan fokus pada kepentingan pribadi atau golongan. Kenaikan gaji tanpa disertai peningkatan kinerja dianggap tidak pantas. Anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk program-program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat, kayak pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kenaikan gaji DPR ini dinilai sebagai pemborosan anggaran yang tidak mendesak. Seharusnya DPR menunjukkan komitmen untuk melayani, bukan dilayani.

Kenaikan gaji DPR memicu perdebatan tentang keadilan antara pejabat dan rakyat. Banyak yang merasa gaji DPR terlalu tinggi dibandingkan dengan pendapatan masyarakat umum, sehingga menimbulkan kesenjangan yang besar. Namun, ada juga pendapat bahwa gaji tinggi diperlukan untuk menarik individu berkompeten dan menghargai tanggung jawab besar yang diemban oleh anggota DPR. Dalam menilai keadilan gaji DPR, perlu dipertimbangkan apakah kebijakan yang dihasilkan berdampak positif bagi rakyat dan apakah kinerja anggota DPR dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

Kenaikan gaji DPR memicu perdebatan tentang keadilan antara pejabat dan rakyat. Banyak yang merasa gaji DPR terlalu tinggi dibandingkan dengan pendapatan masyarakat umum, sehingga menimbulkan kesenjangan yang besar. Namun, ada juga pendapat bahwa gaji tinggi diperlukan untuk menarik individu berkompeten dan menghargai tanggung jawab besar yang diemban oleh anggota DPR. Dalam menilai keadilan gaji DPR, perlu dipertimbangkan apakah kebijakan yang dihasilkan berdampak positif bagi rakyat dan apakah kinerja anggota DPR dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

Menurut saya, isu kenaikan gaji DPR menimbulkan ketimpangan keadilan publik, karena publik melihat besarnya angka yang diterima oleh pejabat, dibandingkan kenyataan sehari-hari masyarakat. hal tersebut menimbulkan amarah publik terutama di tengah tekanan biaya hidup dan kurangnya pendapatan mayoritas masyarakat.

Menurut saya kenaikan gaji dpr ini tidaklah adil jika dilihat kondisi pendapatan rakyat saat ini, rakyatnya diberi gaji umr, bayar cicilan motor, listrik, memberi nafkah keluarganya, dll. giliran membuat usaha kemudian sukses malah dimintain pajak. Sedangkan dpr yg gajinya sudah bernilai cukup besar malah ditambah tunjangan/ fasilitas. Seharusnya jika gaji dpr mau di naikkan harus di maksimalkan kinerjanya

Menurut saya, kenaikan gaji DPR belum mencerminkan keadilan, karena di saat banyak rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dengan gaji UMR yang rendah, pejabat justru mendapat kenaikan penghasilan meskipun fasilitas dan tunjangan mereka sudah besar. Seharusnya, kinerja dan kontribusi DPR terhadap rakyat yang menjadi tolok ukur sebelum adanya wacana kenaikan gaji, sebab dana yang digunakan berasal dari pajak masyarakat. Maka, demi keadilan sosial, prioritas anggaran negara sebaiknya lebih diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terlebih dahulu daripada menambah gaji pejabat.

saya ga setuju! para pejabat sekarang enak"an sedangkan rakyat banyak sekali yang menderita, apakah para pejabat tidak sadar bahwa gaji mereka berasal dari uang rakyat melalui bauar pajak? pejabat dpr terlalu tamak dengan uang, tapi ini mungkin kode dari Prabowo agar rakyat marah besar"an dan akan melakukan demo dan sepertinya jika demo terjadi akan terulang peristiwa 98

Menurut saya, kenaikan gaji DPR itu kurang adil. Soalnya, gaji mereka sebenarnya sudah besar, sedangkan masih banyak rakyat yang gajinya kecil dan susah buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau gaji DPR dinaikkan, kesannya mereka lebih mementingkan diri sendiri daripada rakyat. Lebih baik anggaran itu dipakai untuk pendidikan, kesehatan, atau membantu masyarakat miskin. Jadi, sebelum gaji DPR naik, seharusnya kinerja mereka benar-benar terlihat dan manfaatnya dirasakan oleh rakyat.

Isu kenaikan gaji DPR ini menurut saya akan memberikan ketimpangan sosial terhadap rakyat miskin-menengah, yang dimana gaji-gaji yang dihasilkan oleh rakyat bisa terbilang sangat rendah (dibawah UMR). Sedangkan para anggota DPR mendapatkan gaji dengan angka tersebut dengan sangat mudah, meskipun mereka tidak melakukan tugasnya dengan benar. Hal ini membuat para rakyat marah dikarenakan mereka belum bisa hidup sejahtera, sedangkan pemerintahnya hidup dengan santai

Isu kenaikan gaji DPR ini menurut saya akan memberikan ketimpangan sosial terhadap rakyat miskin-menengah, yang dimana gaji-gaji yang dihasilkan oleh rakyat bisa terbilang sangat rendah (dibawah UMR). Sedangkan para anggota DPR mendapatkan gaji dengan angka tersebut dengan sangat mudah, meskipun mereka tidak melakukan tugasnya dengan benar. Hal ini membuat para rakyat marah dikarenakan mereka belum bisa hidup sejahtera, sedangkan pemerintahnya hidup dengan santai

Dengan kinerja dewan perwakilan rakyat kerjakan juga dengan yang masyarakat rasakan, tidaklah relevan jika hingga mencapai nominal sebesar itu. Kurangnya kepercayaan rakyat dengan DPR membuat banyaknya perdebatan dan kurangnya transparasi uang masyarakat yang bisa saja menjadi awal mula kemungkinan korupsi dalam lingkup dewan semakin membuat masyarakat tidak percaya. Tidak kah kalian ingin menyejahterakan masyarakat dan mengembalikan kepercayaan masyarakat dulu sebelum melakukan banyak hal yang sekiranya kita sebagai masyarakat merasa kalian mampu dan patut mendapatkan hal tersebut

Menurut saya pribadi kenaikan gaji DPR tidak adil karena merasa kenaikan gaji DPR mengingat kondisi ekonomi rakyat yang masih banyak kesulitan/masih kurang,dan seharusnya rakyat membayar pajak untuk rakyat sendiri atau menikmati pembayaran pajak itu sendiri dan bisa diKatakan bahwa pajak berasal dari RAKYAT,oleh RAKYAT,dan untuk RAKYAT

Menurut saya, tambahan tunjangan yang membuat pendapatan anggota DPR tembus seratus juta per bulan terasa tidak adil, karena kesenjangan dengan upah rakyat terlalu jauh. Sumbernya pun dari pajak rakyat, sehingga wajar jika masyarakat merasa diperas sementara pejabat makin sejahtera. Seharusnya gaji dan tunjangan DPR berbasis pada kinerja nyata serta dijelaskan secara transparan. Tanpa itu, kebijakan ini hanya menambah ketidakpercayaan publik dan memperkuat kesan bahwa pejabat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rakyat.

Pendapat saya mengenai kenaikan gaji DPR yang mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan adalah kurang adil jika dibandingkan dengan pendapatan rakyat yang kebanyakan hanya setara UMP. Walaupun itu merupakan tunjangan perumahan, seharusnya tunjangan maupun gaji para anggota DPR disesuaikan dengan kinerjanya dan dikelola dengan bijak karena uang yang mereka peroleh berasal dari pajak rakyat

menurut saya kenaikan gaji DPR ini menunjukkan ketimpangan sosial yang tinggi di Indonesia, anggota DPR ini tidak pantas mendapatkan gaji tinggi, karena banyaknya oknum oknum DPR yang tidak bekerja di kantornya bahkan banyak sekali di antara mereka yang korupsi uang rakyat, tugas DPR yaitu mewakili rakyat, yang berarti setiap dari mereka pasti harus mengetahui kondisi dari rakyat yang diwakilkannya. bahkan lebih layak jika gaji rakyat yang bekerja untuk negara dan membimbing para anak-anak muda di negara ini di naik kan, dibanding memberikan gaji yang besar kepada orang yang selalu menindas masyarakat.

Menurut pendapat saya, kenaikan gaji DPR memiliki dampak positif dan negatif. Gaji tinggi dapat menjadi cara untuk mencegah korupsi yang kian merajalela di dunia pemerintahan. Dari kenaikan gaji tersebut, diharapkan DPR dapat fokus pada tugas-tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal. Namun, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak negatif. Hal ini dilihat dari banyaknya rakyat yang masih kesulitan dalam ekonomi. Sehingga kenaikan gaji pejabat ini dapat memperlebar kesenjangan sosial yang ada di Indonesia.

Saya tidak setuju, sebelum adanya kebijakan tersebut gaji DPR sudah mencapai 54 juta, yang mana nominal tsb sangat besar jika dibandingkan dengan rata rata UMP Indonesia yang hanya 3,11 juta per bulan. Uang yang digunakan untuk gaji mereka berasal dari rakyat, rakyat dituntut membayar pajak dengan disiplin, bahkan terancam pidana jika telat. Pajak tsb mengalir ke fasilitas mewah para pejabat, sedangkan rakyat-rakyat masih banyak yang menderita.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR sangat terbanding balik dengan kondisi rakyat Indonesia. Banyak masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sementara gaji DPR sudah jauh lebih tinggi dari rata-rata pekerja. Seharusnya pemerintah khususnya dewan PERWAKILAN rakyat bisa mengambil kebijakan dan mengelola keuangan dengan memprioritaskan anggaran lebih fokus pada kesejahteraan rakyat, bukan untuk menambah fasilitas pejabat.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR sangat tidak diperlukan. Masih banyak rakyat Indonesia yang memiliki penghasilan kurang layak. Seharusnya anggaran kenaikan gaji dari DPR tersebut bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih penting seperti untuk membuka lapangan pekerjaan serta memberikan bantuan kepada rakyat yang membutuhkan.

DPR katanya mewakili Demokrasi rakyat, tapi suara rakyat tak ada didalamnya

Menurut saya pribadi kenaikan gaji DPR tidak adil karena merasa kenaikan gaji DPR mengingat kondisi ekonomi rakyat yang masih banyak kesulitan/masih kurang,dan seharusnya rakyat membayar pajak untuk rakyat sendiri atau menikmati pembayaran pajak itu sendiri dan bisa diKatakan bahwa pajak berasal dari RAKYAT,oleh RAKYAT,dan untuk RAKYAT

Saya sangat tidak setuju dengan kenaikan gaji DPR. Alasan singkatnya: 1. Tidak Peka: Rakyat masih banyak yang kesulitan ekonomi, sementara gaji dan tunjangan DPR sudah sangat tinggi. 2. Kinerja Tidak Jelas: Banyak pekerjaan rumah bangsa yang belum tuntas, sehingga kenaikan gaji terasa tidak pantas. 3. Kesenjangan Sosial: Kenaikan ini justru memperlebar jarak dan kesenjangan antara pejabat dan rakyat biasa.

Menurut pendapat saya, kenaikan gaji yang diperuntukkan bagi anggota DPR belum dapat dikategorikan sebagai keputusan yang adil, karena sebelumnya pun gaji mereka sudah jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penghasilan rata-rata rakyat, hal ini juga tidak sejalan dengan kondisi/keadaan riil masyarakat saat ini. Masih banyak rakyat yang kesulitan dan harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat mestinya diprioritaskan terlebih dahulu dibanding menaikkan gaji pejabat.

Sebagai rakyat sipil, saya dapat mengerti mengapa masyarakat memberikan reaksi kecaman yang keras. Pasalnya beberapa media memberikan judul berita yang menimbulkan banyak persepsi dan perbedatan tajam. Namun tetap saja pada faktanya kebijakan ini tidak adil.

menurut saya, kenaikan gaji pejabat belum adil, karna masih banyak rakyat-rakyat yang masih sangat kesulitan, sejahterakan rakyatnya dulu baru naikkan gaji pejabat.

Menurut saya gaji yang diterima oleh DPR setiap bulan nya belum adil. Jika hanya gaji pokok sih saya ngerasa itu adil, tapi saya kurang merasa adil dengan gaji tunjangan rumah dengan biaya 50jt perbulan nya. Ya kerena gaji tunjangan kenapa tidak dibuat sebagai penghargaan di akhir jabatan mereka. Daripada 50 JT perbulan, sudah berapa banyak yang di hasilkan dalam setahun. Dana tersebut tentunya sudah memenuhi biaya rumah. Kalau gaji tunjangan di buat untuk biaya pensiunan saja, toh juga sisanya uang nya bisa untuk membantu rakyat yang lebih membutuhkan dalam hal finansial dan bisa untuk memperbaiki jalan raya, demi kenyamanan rakyat.

Kenaikan gaji ini memang kontroversi bagi rakyat-rakyat yang seringkali membayar pajak kepada pemerintah, dan menggunakan uang mereka sebagai tunjuangan bagi para elite atau DPR. Menurut saya, hal ini wajar saja terjadi di zaman sekarang ini, dikarenakan naiknya harga-harga pasar di masyarakat ataupun skala nasional. Oleh sebabnya, pemerintah turut memberikan tunjangan gaji, yang awalnya hanya berkisar 4,2 juta sekarang menjadi hampir mencakup 100 juta. Tentunya masyarakat yang mendengar hal ini akan marah, karena gaji mereka yang bahkan lebih sedikit dari gaji utama DPR, sekarang melihat sebuah kontroversi kenaikan gaji DPR hingga 100 juta. Bukan tanpa alasan, mereka membayar pajak yang tinggi ke pemerintah mulai dari PPN, PPH, DLL dengan menyisihkan gaji mereka. Adapun yang tidak membayarnya dengan alasan tertentu. Jika DPR tetap diberi tunjangan sebanyak ini, saya berharap mereka bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, dengan catatan "yang terbaik untuk masyarakat". Namun apabila mereka tidak melakukannya, kita sebagai masyarakat berhak untuk memberikan aksi, bisa berupa demi ataupun yang lain. Saya yakin kepada pemerintah dengan memberikan gaji seperti ini, karena jujur saja saya melihat sifat asli dari DPR tersebut. Dengan adanya program pemerintah ini, korupsi mungkin akan sedikit lebih ditekan, tetapi juga bisa menjadi senjata makan tuan bagi ekonomi negara. Tapi saya berharap saja, dengan adanya program ini bisa jadi jebakan bagi mereka yang akan melakukan korupsi.

Menurut pendapat kalian, terkait Kenaikan gaji DPR: Keadilan Gaji Pejabat vs Rakyat? Berikan alasan kalian! Menurut saya tidak adil karena jika alasan kenaikan gaji adalah untuk meningkatkan kinerja pejabat itu berarti kinerja pejabat sebelum kenaikan lebih buruk padahal gaji yang diterima sebelumnya cukup besar.

Menurut saya DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Kalau gajinya dinaikkan di tengah banyak nya angka kemiskinan di Indonesia, harga bahan pokok naik, banyaknya tingkat pengangguran, maka itu bertentangan dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana banyak rakyat yang hidup pas pasan, bahkan dibawah UMR. Sedangkan, fasilitas DPR sudah sangat banyak seperti tunjangan, rumah dinas, perjalanan dinas, dsb, jadi kenaikan gaji dianggap tidak adil dibanding dengan rakyat kecil.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR terasa tidak adil. Karena masih banyak guru, tenaga kesehatan, dan pekerja lain yang gajinya jauh lebih kecil, padahal peran mereka sangat penting. Seharusnya, sebelum memikirkan kenaikan tunjangan pejabat, negara lebih dulu memperhatikan kesejahteraan rakyat yang bekerja keras setiap hari. Jika tidak, wajar saja publik merasa kecewa. Idealnya, kesejahteraan rakyat dan profesi yang berkontribusi langsung pada pembangunan bangsa lebih diprioritaskan dibanding penambahan tunjangan pejabat.

Saya merasa prihatin terhadap kenaikan gaji DPR. Hal ini menunjukkan ketimpangan karena masih banyak kondisi masyarakat yang kesulitan ekonomi. Seharusnya juga dibarengi dengan perluasan lapangan kerja, sehingga semua masyarakat sejahtera.

Kenaikan gaji DPR memang menjadi isu yang kontroversial dan seringkali memicu perdebatan mengenai keadilan. Di satu sisi, para pejabat publik, termasuk anggota DPR, memerlukan kompensasi yang layak untuk menarik individu yang berkualitas dan mendorong tanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka. Namun, di sisi lain, ada argumen kuat bahwa kenaikan gaji tersebut tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat. Salah satu alasan yang sering diangkat adalah ketidakpuasan rakyat terhadap layanan publik dan kondisi sosial ekonomi yang masih sulit bagi banyak orang. Ketika gaji pejabat meningkat, sementara banyak rakyat masih berjuang dengan biaya hidup, hal ini dapat menciptakan kesan bahwa ada kesenjangan yang signifikan antara kelas penguasa dan masyarakat biasa. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran juga menjadi sorotan. Banyak orang merasa bahwa seharusnya ada prioritas yang lebih besar pada program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, ketimbang hanya menaikkan gaji pejabat.

Berita tersebut menunjukkan ketidakadilan antara pejabat dan juga rakyat biasa, dimana rakyat mengalami kenaikan pajak bumi bangunan menjadi 250% sedangkan anggota DPR malah mengalami kenaikan gaji yang signifikan dan nominal yang tidak masuk akal. Anggota DPR semakin dimanjakan, namun rakyat biasa makin ditekan.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR tidak adil karena rakyat masih banyak yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. gaji dan tunjangan DPR saat ini sudah jauh lebih besar daripada pendapatan rata-rata rakyat saat ini. Seharusnya mereka lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat melalui pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, bukan menambah gaji sendiri. jadi, kenaikan gaji DPR belum mencerminkan keadilan antara pejabat dan rakyat.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR sebaiknya dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, karena mereka adalah wakil rakyat yang dipilih untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar menikmati fasilitas negara. Saat masih banyak rakyat yang kesulitan secara ekonomi, kenaikan gaji DPR bisa menimbulkan kesan tidak adil dan memicu ketidakpercayaan publik. Lebih baik DPR berfokus pada peningkatan kinerja, transparansi, dan pengelolaan anggaran negara agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika kinerja terbukti baik dan membawa perubahan nyata, barulah kenaikan gaji bisa lebih mudah diterima oleh rakyat.

Kenaikan gaji DPR ini harus sangat diperhatikan karena menyangkut keadilan di masyarakat. Naiknya gaji DPR ini, saya rasa sangat amat tidak diperlukan dananya bisa digunakan untuk tenaga-tenaga kependidikan yang berperan penting dalam mencerdaskan anak bangsa. DPR sudah memiliki gaji, tunjangan dan fasilitas yang mencukupi. Sedangkan tenaga pendidik masih banyak yang berjuang dengan penghasilan yang minim.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR sebaiknya dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, karena mereka adalah wakil rakyat yang dipilih untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar menikmati fasilitas negara. Saat masih banyak rakyat yang kesulitan secara ekonomi, kenaikan gaji DPR bisa menimbulkan kesan tidak adil dan memicu ketidakpercayaan publik. Lebih baik DPR berfokus pada peningkatan kinerja, transparansi, dan pengelolaan anggaran negara agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika kinerja terbukti baik dan membawa perubahan nyata, barulah kenaikan gaji bisa lebih mudah diterima oleh rakyat.

Menurut saya ada 2 hal yang akan tergambar pada kasus ini. Yaitu pertama untuk gaji dpr sendiri mencapai 4 jutaan perbulan karna ada tambahan tunjangan dan perumahan bertambah sebesar 100 jutaan lebih. Gaji yang semula 4 jutaan bertambah karna perumahan yang diberikan diganti berupa uang tunai sehingga mencuat besar angkat yang tertera. Yang kedua dengan adanya hal itu masyarakat tentu dengan angka yang besar banyak yang komplen adanya gaji yang besar yang diberikan kepada pejabat. Justru dilapangan masyrakat ada yang kurang mampu dan beberapa gang mampu. Tetapi tetap saja angka yang tertera sangat lah besar. Langkah awal agar masyarakat kembali percaya adanya gaji tersebut adalah membuat data yang memberitahukan gaji yang diberikan kepada pejabat dpr, agar murni dan transparan.

Menurut saya kenaikan gaji ini tidaklah selaras dengan penghasilan kehidupan rata rata masyarakatnya yang masih sangat sedikit, bahkan terhitung kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada hari ini masih sedikit fasilitas umum yang memadahi bahkan dapat disebut layak. Jika gaji DPR dinaikkan, seharusnya diiringi dengan peningkatan kinerja dan kepedulian mereka terhadap rakyat. Keadilan akan terasa jika kesejahteraan rakyat juga diperhatikan terlebih dahulu.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR terasa kurang adil apabila dibandingkan dengan kondisi masyarakat saat ini. Banyak rakyat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan gaji yang pas-pasan, bahkan ada yang belum mendapatkan pekerjaan layak.sementara gaji DPR sudah besar ditambah berbagai fasilitas. Jika gaji DPR dinaikkan, seharusnya diiringi dengan peningkatan kinerja dan kepedulian mereka terhadap rakyat. Seharusnya anggaran negara diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, bukan untuk menaikkan gaji pejabat. gaji pejabat baru pantas dinaikkan jika mereka sudah benar-benar menunjukkan kinerja nyata dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Dengan begitu, kenaikan gaji bukan sekadar beban negara, tetapi juga sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jadi, keadilan gaji itu seharusnya berimbang antara pejabat dan rakyat yang mereka wakili.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR sangat tidak adil jika dibandingkan dengan kondisi rakyat saat ini. Sebagai siswa, saya melihat banyak masyarakat masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, harga bahan pokok semakin mahal, dan akses pendidikan maupun kesehatan pun belum merata. Sementara itu, DPR yang seharusnya bekerja untuk rakyat justru meminta kenaikan gaji, padahal fasilitas yang mereka dapatkan sudah sangat banyak seperti rumah dinas, mobil dinas, hingga berbagai tunjangan. Hal ini jelas menunjukkan ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat. Seharusnya mereka fokus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, bukan menambah kesejahteraan pribadi. Bagi saya, menaikkan gaji DPR sama saja dengan memperlebar jurang ketidakadilan antara pejabat dan rakyat kecil. Jadi, saya menentang keras kebijakan ini karena DPR seharusnya menjadi teladan pengorbanan, bukan hanya mencari keuntungan pribadi.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR belum adil karena kondisi rakyat masih banyak yang kesulitan ekonomi. Seharusnya kesejahteraan rakyat didahulukan terlebih dahulu sebelum menaikkan gaji pejabat.

Menurut saya, kenaikan penerimaan DPR terasa tidak adil karena kontras dengan upah rakyat yang masih rendah. Meski disebut “tunjangan rumah”, tetap saja angkanya besar dan menimbulkan ketimpangan. Publik wajar marah karena kurang transparansi dan tidak jelas dasar kebijakannya. Seharusnya gaji dan tunjangan pejabat dibuka secara terbuka serta disesuaikan dengan kinerja, agar uang pajak rakyat benar-benar digunakan dengan adil.

Saya sangat tidak setuju dengan kenaikan gaji DPR. karena.. Rakyat masih banyak yang kesulitan ekonomi, sementara gaji dan tunjangan DPR sudah sangat tinggi. Banyak pekerjaan rumah bangsa yang belum tuntas, sehingga kenaikan gaji terasa tidak pantas Kenaikan ini justru memperlebar jarak dan kesenjangan antara pejabat dan rakyat biasa.

Menurut saya ini Kesenjangan Yang termasuk ketimpangan menusuk rasa keadilan publik.Harapan rakyat sederhana membuat kepercayaan publik bisa dipulihkan, dan setiap rupiah uang rakyat kembali dirasakan dalam kerja nyata parlemen, bukan sekadar angka yang membengkak di slip gaji.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR belum adil jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi rakyat. Seharusnya kesejahteraan masyarakat kecil lebih diprioritaskan terlebih dahulu sebelum menaikkan gaji pejabat.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR sangat tidak diperlukan. Masih banyak rakyat Indonesia yang memiliki penghasilan kurang layak. Seharusnya anggaran kenaikan gaji dari DPR tersebut bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih penting seperti untuk membuka lapangan pekerjaan serta memberikan bantuan kepada rakyat yang membutuhkan.

menurut saya banyak masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi, harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja terbatas, UMR kecil, pajak meningkat. Dalam kondisi seperti ini, wajar rakyat mempertanyakan mengapa pejabat justru mendapat kenaikan gaji, sementara kesejahteraan masyarakat belum bisa terjamin. Jadi, jika rakyat belum sejahtera sementara pejabat malah menikmati kenaikan gaji, maka prinsip keadilan sosial belum tercapai.

menurut saya gaji atau tunjangan besar bagi DPR bisa diterima hanya jika seimbang dengan kinerja dan benar-benar transparan. Namun dalam kondisi rakyat masih sulit secara ekonomi, penambahan fasilitas yang membuat gaji DPR sangat tinggi jelas melukai rasa keadilan publik.

TIDAK ADIL! Seperti asumsi yang beredar di masyarakat bahwa kinerja DPR nyaris tak "terasa", maka tidak pantas bagi mereka mendapat kenaikan gaji yang signifikan sementara mereka digaji dengan pajak masyarakat yang tidak merasakan keuntungan dari kebijakan kebijakan mereka. Perlu diketahui bahwa ekonomi di Indonesia saat ini sedang mendekati krisis moneter 1998, yang dimana banyak orang akan kesusahan dalam hal keuangan, dan juga kebijakan kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak seringkali mencekik kalangan masyarakat. Dikala masyarakat sedang kesusahan dalam ber ekonomi, dan DPR yang mewakili masyarakat malah mendapat kenaikan gaji yang tinggi, maka hal ini sangatlah bertentangan dengan kata "mewakili". Walau begitu, semoga dengan kenaikan gaji ini mereka dapat membuat kebijakan yang dapat menguntungkan bagi bangsa dan negara.

Sebagai rakyat sipil, saya dapat mengerti mengapa masyarakat memberikan reaksi kecaman yang keras. Pasalnya beberapa media memberikan judul berita yang menimbulkan banyak persepsi dan perbedatan tajam. Namun tetap saja pada faktanya kebijakan ini tidak adil.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR tidak adil bagi rakyat. Anggota DPR bisa menerima lebih dari Rp100 juta per bulan, sementara mayoritas pekerja hanya mendapat sekitar Rp 2-5 juta. Uang itu berasal dari pajak rakyat, sehingga wajar bila publik merasa diperas. Seharusnya gaji dan tunjangan DPR transparan dan berbasis kinerja agar sesuai dengan rasa keadilan sosial.

Menurut saya, kenaikan gaji bagi DPR sangat tidak tepat, karna uang dari negara bisa di gunakan untuk kebutuhan rakyat yang kekurangan bukan malah menambah gaji DPR yang sudah tinggi.

Menurut pendapat saya, kenaikan gaji DPR harus dipertimbangkan dengan matang dan mempertimbangkan beberapa aspek. dampak pada rakyat. Di tengah tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, banyak yang merasa tidak adil jika gaji anggota DPR RI terkesan terlalu tinggi. Oleh karena itu, perlu dilihat pula dari sudut pandang masyarakat umum

Sadarkan orang orang itu bahwa kependidikan di Indonesia pun masih sangat rendah, perekonomian belum merata, kesejahteraan rakyat belum terkecukupi, guru tenaga kesehatan pekerja publik pemerintah abdi negara pun sampai tidak bisa mendapat perlindungan hukum yang adil. Ini malah duduk dengan kursi mewah dan merayakan hura-hura nya hidup mereka sangat tidak pantas semakin menyiksa rakyat kecil seperti kami

Menurut saya jika isu kenaikan gaji DPR ini benar terjadi maka ini merupakan sebuah ketidak adilan sosial karena gaji DPR saja sudah lebih dari cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup dan sekarang malah dinaikkan yang mana kenaikan gaji ini juga bersamaan dengan permasalahan kenaikan pajak dan juga rakyat pun masih banyak yang belum memiliki pendapatan yang layak sehingga kebijakan ini mungkin perlu dievaluasi kembali demi efisiensi anggaran negara.

seharusnya pemerintah tidak terlalu berlebihan perihal gaji dpr, karna di Indonesia sendiri seperti yang kita tau banyak dari warganya yang masi banyak oranh yang tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya karna gaji yang di berikan olehh perusahaan rendah, sebaiknya hal ini digunakan oleh pemerintah untuk lebih memajukan sumber daya manusianya dengan cara membangun fasilitas yang adaa di pulau terpencil yang jauh dari jangkauan. mungkin pemerintah jg dapat menaikkan gaji guru yang memiliki peran penting untuk mengembangkan sumber daya manusianya.

Menurut saya, masalah gaji DPR bukan soal perlu naik atau tidak, melainkan waktu yang tepat. Saat ini banyak rakyat yang kontra dengan kenaikan gaji pejabat yang sampai dengan 100 jt/bulan. Jika kondisi ekonomi rakyat sudah membaik, kenaikan gaji bisa diterima. Tapi jika dilakukan saat rakyat masih banyak kesulitan, hal itu akan memunculkan konflik sosial dan resistensi publik.

menurut saya, kenaikan gaji DPR belum adil jika dibandingkan dengan kondisi rakyat. banyak masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok dengan gaji kecil, sedangkan kinerja DPR sendiri masih kurang, mengingat kasus baru" ini dimana DPR berjoget gembira diatas penderitaan ini dengan gaji 3jt per hari

Menurut saya, kenaikan gaji DPR belum adil jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi rakyat. Seharusnya kesejahteraan masyarakat kecil lebih diprioritaskan terlebih dahulu sebelum menaikkan gaji pejabat.

Menurut saya, gaji DPR yang mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan terasa tidak adil dibandingkan pendapatan rakyat yang rata-rata hanya setara UMP.Jika gaji DPR dinaikkan, seharusnya diiringi dengan peningkatan kinerja dan kepedulian mereka terhadap rakyat. Keadilan akan terasa jika kesejahteraan rakyat juga diperhatikan terlebih dahulu, bukan hanya pejabat yang mendapatkan keuntungan.

jadi menurut saya, kenaikan gaji dpr ini sebenarnya tidak dibutuhkan. lebih baik mengalokasikan dana pajak untuk dibuatkan lapangan pekerjaan untuk masyarakat

Menurut saya kenaikan gaji DPR ini sangatlah tidak adil bagi masyarakat terutama masyarakat yang masih ada dalam ekonomi yang kesulitan dan bawah, seharusnya yang diprioritaskan adalah masyarakat itu sendiri bukan malah DPR, DPR yang seharusnya menjadi dewan perwakilan rakyat, malah tidak menjalankan tugas nya dengan baik, dana malah lebih menguntungkan dirinya sendiri (DPR) sedangkan rakyat sengsara dan belum sejahtera, seharusnya yang dinaikkan adalah gaji para guru, karena menilai kualitas negara yang maju adalah tergantung dengan para pendidik yang berkualitas. Saya sebagai rakyat sangat tidak setuju jika gaji DPR dinaikkan.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR justru tidak adil jika dibandingkan dengan kondisi rakyat. Alasannya, sebagian besar masyarakat masih berjuang dengan masalah ekonomi seperti pengangguran, harga kebutuhan pokok yang terus naik, dan ketimpangan pendapatan. Sementara itu, DPR sudah mendapatkan berbagai tunjangan dan fasilitas yang sangat besar. Jika gaji mereka dinaikkan lagi, hal ini hanya akan memperlebar jurang ketidakadilan sosial. Seharusnya, prioritas anggaran lebih diarahkan pada kesejahteraan rakyat, peningkatan layanan publik, dan pemerataan pembangunan, bukan menambah penghasilan pejabat yang sebenarnya sudah sejahtera. Udah gajinya naik, joget-joget, gak bangeett deeehhh ???????????? Choose Anies for the better life. Hidup #01

Keputusan dinaikkannya gaji DPR terasa sangat tidak adil, terlebih ketika masih banyak rakyat indonesia yang mengalami kesulitan keuangan atau ekonomi. keadaan tersebutlah yang seharusnya lebih diprioritaskan dibandingkan dengan dinaikkannya gaji DPR. Jika gaji DPR dinaikkan harus diikuti dengan adanya peningkatan kinerja anggota yang setara dengan gaji yang diperoleh.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR tidak adil jika dibandingkan dengan kondisi rakyat. Rakyat hanya menerima UMP rata-rata Rp3 juta per bulan, sementara anggota DPR bisa memperoleh Rp 3 juta per hari. Padahal semua itu bersumber dari pajak rakyat yang dibayar dengan disiplin. Ketimpangan ini menimbulkan rasa tidak adil, karena rakyat masih banyak yang hidup dibawah rata rata, sementara pejabat justru mendapat fasilitas diatas rata rata. Seharusnya gaji DPR transparan, jelas dasarnya, serta diaudit secara independen. Selain itu, remunerasi sebaiknya berbasis kinerja: kehadiran, kualitas legislasi, dan pengawasan. Dengan begitu, gaji besar bisa dibenarkan karena ada hasil nyata. Jika tidak, gaji tinggi tanpa pertanggungjawaban hanya akan merusak kepercayaan publik dan memperlebar jurang ketimpangan.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR tidak adil jika dibandingkan dengan kondisi rakyat. Rakyat hanya menerima UMP rata-rata Rp3 juta per bulan, sementara anggota DPR bisa memperoleh Rp 3 juta per hari. Padahal semua itu bersumber dari pajak rakyat yang dibayar dengan disiplin. Ketimpangan ini menimbulkan rasa tidak adil, karena rakyat masih banyak yang hidup dibawah rata rata, sementara pejabat justru mendapat fasilitas diatas rata rata. Seharusnya gaji DPR transparan, jelas dasarnya, serta diaudit secara independen. Selain itu, remunerasi sebaiknya berbasis kinerja: kehadiran, kualitas legislasi, dan pengawasan. Dengan begitu, gaji besar bisa dibenarkan karena ada hasil nyata. Jika tidak, gaji tinggi tanpa pertanggungjawaban hanya akan merusak kepercayaan publik dan memperlebar jurang ketimpangan.

Menurut saya, kenaikan tunjangan DPR hingga lebih dari Rp100 juta per bulan tidak adil dibandingkan rakyat yang hanya mendapat UMP sekitar Rp3 juta. Gaji besar itu berasal dari pajak rakyat, sementara kinerja DPR sering dipertanyakan. Seharusnya gaji mereka disesuaikan dengan kinerja agar adil serta dipercaya masyarakat.

Peristiwa tersebut sedang hangat diperbincangkan, berita tentang kenaikan gaji DPR mencapai 3 juta perhari ini membuat publik gencar, apalagi ditambah beredar video anggota DPR sedang berjoget pada saat rapat dpr, menurut pendapat saya kenaikan gaji seharusnya diimbangi dengan kualitas yang sepadan, karena pada saat ini masyarakat berkondisi kesulitan, seharusnya kualitas yang menunjukkan kuantitas

Menurut saya kenaikan gaji ini tidak adil. Kinerja DPR bisa dibilang belum terlalu bagus, sementara banyak rakyat masih hidup susah. Uang itu seharusnya dipakai untuk rakyat miskin, dan untuk pembangunan fasilitas umum yang bagus

menurut saya kenaikan gaji DPR kurang adil jika kondisi rakyat masih banyak yang kesulitan seharusnya kesejahteraan masyarakat diprioritaskan terlebih dahulu kenaikan gaji pejabat baru pantas dilakukan. Kebijakan ini perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat.

Kenaikan gaji DPR menimbulkan pertanyaan soal keadilan, terutama saat banyak rakyat masih berjuang secara ekonomi. Gaji pejabat seharusnya mencerminkan kinerja dan kondisi rakyat. Jika kesejahteraan rakyat belum merata, kenaikan gaji pejabat bisa dianggap tidak etis dan tidak sensitif terhadap situasi.

Menurut saya, gaji DPR yang bisa tembus Rp100 juta per bulan jelas menimbulkan ketidakadilan. Rakyat hanya menerima UMP Rp2–5 juta, sementara pejabat hidup mewah dari uang pajak. Alasan “tunjangan rumah” tidak relevan, karena yang publik lihat tetap besarnya angka dibanding kinerja DPR yang sering dipertanyakan. Tanpa transparansi dan sistem berbasis kinerja, hal ini hanya memperlebar jurang ketidakadilan sosial.

di masa skrng banyak rakyat masih menghadapi masalah ekonomi seperti harga kebutuhan pokok naik, lapangan pekerjaan yang terbatas, dan gaji buruh yang relatif kecil. Jika gaji DPR dinaikkan sementara kesejahteraan rakyat tidak merata, maka hal ini terkesan tidak adil.

Menurut saya, kenaikan tunjangan DPR terasa tidak adil karena kesenjangan dengan penghasilan rakyat sangat besar. Dana dari pajak seharusnya diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan fasilitas mewah pejabat. Gaji pejabat sebaiknya disesuaikan dengan kinerja agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Gaji semua pekerja memang harus dibayar dengan layak, namun bukan berlebihan. Bagi saya, gaji dpr yang tunjangannya mencapai 100juta per bulan memperlihatkan kesetimpangan sosial antara warga dengan pejabat negaranya. Hal ini seharusnya berlaku selaras dimana uang bisa dimanfaatkan untuk perkembangan hidup masyarakat dan negara, bukan hanya secuil orang yang duduk di bangku pemerintahan yang menerima uang

menurut saya, di keadaan ekonomi yang ada di Indonesia sekarang itu merupakan sebuah ketidakadilan. Meski disebut dengan tunjangan, bukan gaji pokok, masyarakat tetap melihat adanya jurang kesejahteraan yang makin lebar. Karena, angka yang diterima pejabat jauh melampaui penghasilan rata-rata rakyat. Seharusnya, perubahan pada fasilitas pejabat di Indonesia dilakukan secara transparan dan mencerminkan sebagai perwakilan rakyat. Agar pajak yang dibayar olah rakyat Indonesia dapat dirasakan manfaatnya dalam bentuk nyata.

menurut saya kenaikan gaji DPR ini menunjukkan ketimpangan sosial yang tinggi di Indonesia, anggota DPR ini tidak pantas mendapatkan gaji tinggi, karena banyaknya oknum oknum DPR yang tidak bekerja di kantornya bahkan banyak sekali di antara mereka yang korupsi uang rakyat, tugas DPR yaitu mewakili rakyat, yang berarti setiap dari mereka pasti harus mengetahui kondisi dari rakyat yang diwakilkannya, bagaimana mereka bisa tega melihat rakyat nya dengan pendapatan rendah yang di peras dengan pajak yang banyak namun mereka di kantor DPR malah joget joget gak jelas

menurut saya kenaikan gaji DPR tidak adil karena dapat menimbulkan isu kesenjangan.Jika gaji DPR dinaikkan, seharusnya diiringi dengan peningkatan kinerja dan kepedulian mereka terhadap rakyat. Banyak rakyat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara gaji DPR sudah besar ditambah berbagai fasilitas.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR bisa terasa kurang adil kalau rakyat masih banyak yang susah. Lebih baik utamakan dulu kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. DPR kan dipilih rakyat, jadi harus peka sama kondisi yang ada. Kalau kinerjanya bagus dan rakyat sejahtera, barulah kenaikan gaji bisa dianggap wajar.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR ini sangat tidak masuk akal dan juga dapat menimbulkan masalah ttng keadilan sosial. Rakyat masih banyak yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, sementara gaji pejabat sudah sangat tinggiii. Seharusnya prioritas utama pemerintah dan DPR itu memperbaiki kesejahteraan rakyat, bukan menambah gaji pejabat.

menurut saya, perdebatan ini bukan hanya tentang jumlah uang, tp jga tentang keadilan distributif dan moralitas publik. masyarakat percaya bahwa penghasilan pejabat seharusnya tidak terlalu jauh dari rata-rata penghasilan rakyat, sementara yang lain melihatnya sebagai kompensasi atas jabatan profesional yang penting. dan jelas mwnurut saya tidak adil

Menurut saya, kenaikan gaji DPR belum adil jika dibandingkan dengan kondisi rakyat. Banyak masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok dengan gaji kecil, sedangkan kinerja DPR sendiri masih sering dikritik.Seharusnya, anggaran negara diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat terlebih dahulu, baru bicara soal kenaikan gaji pejabat.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR belum tepat karena rakyat masih banyak yang kesulitan, sementara gaji dan tunjangan DPR sudah besar. Kenaikan seharusnya sesuai kinerja, dan anggaran negara lebih baik diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan rakyat.

Pendapatan rakyat kecil yang sengsara makin sengsara yang kaya makin kaya merintis usaha di masa Indonesia sekarang bukan hal yang mudah, jerih payah masyarakat untuk berkerja membayar pajak dengan kenaikan kenaikan yang signifikan menjadi perdebatan , nyata nya suara rakyat Indonesia pun tidak di dengar oleh mereka kinerja yang kurang kami rasa rakyat lebih pantas untuk di perjuangkan bukan kah begitu ? Lantas untuk apa kamu tidak mendengar namun gaji yang membabi buta hasil dari uang yang kami cari di hura-hurakan untuk kenikmatan mereka dengan kursi mewah nya itu. Sementara di sisi lain, hasil pungutan itu mengalir deras ke fasilitas mewah bagi pejabat. Rakyat seperti diperas, sementara para pejabat justru makin sejahtera. Inilah ketimpangan yang menusuk rasa keadilan publik.

Menurut saya tidak adil, Pejabat DPR semakin sejahtera sedangkan rakyat tidak mendapatkan hal yang serupa malah rakyat terkena kenaikan pajak padahal banyak rakyat masih banyak yang kesulitan dalam ekonomi. Seharusnya diutamakan kesejahteraan rakyat , bukan malah menaikkan gaji DPR

kenaikan gaji DPR banyak yang berpendapat positif dan negatif, Gaji tinggi bisa jadi cara untuk mencegah korupsi. Pejabat yang digaji layak diharapkan fokus pada tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak buruk Di saat banyak rakyat masih kesulitan, kenaikan gaji pejabat bisa memperlebar kesenjangan sosial.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR tidak adil karena menimbulkan kesenjangan yang sangat besar dengan penghasilan rakyat biasa. Kebanyakan pekerja hanya mendapat sekitar Rp3 juta per bulan, sedangkan anggota DPR bisa lebih dari Rp100 juta. Padahal, semua itu berasal dari pajak rakyat yang seharusnya digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan bersama.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR menimbulkan pertanyaan besar soal keadilan, karena di saat banyak rakyat masih berjuang dengan upah minim dan harga kebutuhan pokok yang terus naik, pejabat justru menambah kesejahteraannya. DPR sudah mendapat gaji, tunjangan, dan fasilitas yang jauh di atas rata-rata masyarakat, sehingga kenaikan ini terasa tidak adil. Seharusnya, prioritas utama adalah meningkatkan taraf hidup rakyat terlebih dahulu.

menurut saya, kenaikan gaji DPR belum adil jika rakyat rakyat nya masih banyak mengalami kesulitan dalam segi hal apapun. harusnya yang di prioritaskan kesejahteraan rakyat dulu sebelum menaikkan gaji DPR

menurut saya, kenaikan gaji DPR ini sangat tidak adil bagi rakyat, apalagi jika kondisi masyarakat banyak yg kesulitan, harusnya kenaikan gaji ini harus jg setara dngn kinerja mereka yg lebih baik dan kepedulian mereka terhadap rakyat bukan malah tiba tiba dinaikan

menurut saya ini tidak adil karena, DPR bisa menghasilkan 3jt per hari sedangkan rakyat biasa untuk menghasilkan 3jt membutuhkan waktu 1 bulan dan bahkan ada yg kurang dari 3 jt bagi para rakyat yang menerima gaji UMR dan menurut saya DPR mendapatkan gaji dengan nominal itu tidak sepadan dengan kerja mereka (DPR)

Menurut saya isu gaji DPR menimbulkan ketidakadilan karena jumlah gaji mereka 3 jt perhari sementara rata-rata rakyat hanya berpenghasilan sekitar 3 jt perbulan. Seharusnya kesejahteraan rakyat di prioritaskan terlebih dahulu karena banyak rakyat yang masih sulit memenuhi kebutuhan sehari harinya dibandingkan dengan menaikkan gaji DPR, karena menurut saya gaji DPR sudah cukup besar di dukung oleh fasilitas yang di sediakan

Menurut pendapat saya tentang kenaikan gaji anggota DPR sangat lah fantastis dan tidak mementingkan rakyat nya yang bersusah payah untuk membayar pajak demi membangun negara yang lebih maju, namun buktinya malah banyak oknum anggota DPR yang memakai pajak yang sudah diterima di korupsi dan masuk ke kantong mereka sendiri. harapan rakyat cuman satu yaitu supaya sistem pemerintahan di Indonesia ini tidak makin buruk seiring berjalannya Ke Tahun berikutnya

Menurut saya kenaikan gaji dpr membuat rakyat merasa tidak adil, seharusnya kesejahteraan rakyat terlebih dahulu yang lebih dilirik.

Opini saya terkait kenaikan gaji dpr ini adalah saya sangat kecewa karena banyak saudara kita masih banyak yang di phk, susah mencari lapangan pekerjaan , dan masih banyak yang susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun disisi lain gaji dpr malah dinaikkan 3 jt per hari .

Menurut saya, kenaikan tunjangan DPR tidak adil karena jauh berbeda dengan pendapatan rakyat yang rata-rata hanya setara UMP. Walaupun disebut tunjangan perumahan, faktanya tetap menggunakan uang rakyat dari pajak. Seharusnya gaji dan tunjangan DPR berbasis kinerja serta disampaikan secara transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Menurut saya, gaji DPR yang mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan terasa tidak adil dibandingkan pendapatan rakyat yang rata-rata hanya setara UMP. Walaupun secara aturan sah, kebijakan ini menimbulkan ketimpangan karena uangnya berasal dari pajak rakyat. Seharusnya, gaji dan tunjangan DPR transparan serta disesuaikan dengan kinerja nyata, agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Menurut saya, pendapatan DPR yang kini dapat melampaui Rp100 juta per bulan menimbulkan kesenjangan yang cukup tajam di tengah kondisi rakyat dengan UMP yang masih rendah. Meskipun dikatakan sebagai tunjangan perumahan, tetap saja itu bersumber dari pajak rakyat yang seharusnya dikelola dengan bijak. Hal ini menimbulkan kesan ketidakadilan jika tidak diimbangi dengan kinerja yang nyata. Karena itu, gaji dan tunjangan pejabat seharusnya berbasis pada transparansi dan prestasi kerja, agar kepercayaan publik terjaga dan manfaat pajak benar-benar kembali kepada masyarakat.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR kurang adil karena masih banyak rakyat yang hidup dengan gaji kecil dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari Seharusnya anggaran negara diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terlebih dahulu, baru setelah itu mempertimbangkan kenaikan gaji pejabat.

Menurut saya, mengapa harus gaji DPR yang dinaikkan, padahal uang tersebut berasal dari pajak yang dibayar rakyat. Masih banyak hal lain yang bisa diusahakan untuk membuat rakyat sejahtera, seperti menggunakan modal untuk memperbanyak lapangan pekerjaan atau menaikkan gaji guru honorer dan sebagainya, daripada menaikkan gaji DPR yang awalnya saja sudah mencapai puluhan juta per bulan. Semoga pemerintah bisa berfikir lebih rasional sehingga masyarakat setidaknya bisa bertahan hidup lebih lama.

menurut saya kenaikan gaji DPR sering dipandang tidak adil karena rakyat masih banyak yang kesulitan ekonomi. Seharusnya pejabat memberi teladan dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat terlebih dahulu. Keadilan baru tercapai jika kenaikan gaji pejabat sejalan dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat.

Menurut saya kenaikan gaji ini sangat tidak masuk akal dibandingkan dengan penghasilan masyarakat yang masih sangat sedikit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada hari ini masih banyak masyarakat yang belum mempunyai fasilitas yang memadahi bahkan untuk disebut layak. Dari gaji rakyat sendiri yang masih kecil harus bertarung dengan pajak yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan hidup rakyat melainkan hanya mengalir pada kemewahan pejabat

Menurut saya, kenaikan gaji DPR belum adil jika dibandingkan dengan kondisi rakyat. Banyak masyarakat masih berjuang dengan upah rendah, sementara kinerja DPR sering dipertanyakan. Kenaikan gaji baru bisa dianggap wajar jika dibarengi dengan peningkatan kinerja, transparansi, serta kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat.

Pendapat saya tentang fenomena ini yaitu, saya semakin bersyukur lagi tinggal di negara yang sejahtera ini, karena DPR merupakan bagian dari rakyat, yang mewakili rakyat Indonesia. Mereka mendapat gaji yang terbilang besar berarti mereka mewakili bahwa rakyat Indonesia berkecukupan dan sejahtera. Saya sangat senang dan bangga tinggal di negeri ini :).

kenaikan gaji DPR banyak yang berpendapat positif dan negatif, Gaji tinggi bisa jadi cara untuk mencegah korupsi. Pejabat yang digaji layak diharapkan fokus pada tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak buruk Di saat banyak rakyat masih kesulitan, kenaikan gaji pejabat bisa memperlebar kesenjangan sosial.

kenaikan gaji DPR banyak yang berpendapat positif dan negatif, Gaji tinggi bisa jadi cara untuk mencegah korupsi. Pejabat yang digaji layak diharapkan fokus pada tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak buruk Di saat banyak rakyat masih kesulitan, kenaikan gaji pejabat bisa memperlebar kesenjangan sosial.

kenaikan gaji DPR banyak yang berpendapat positif dan negatif, Gaji tinggi bisa jadi cara untuk mencegah korupsi. Pejabat yang digaji layak diharapkan fokus pada tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak buruk Di saat banyak rakyat masih kesulitan, kenaikan gaji pejabat bisa memperlebar kesenjangan sosial.

kenaikan gaji DPR banyak yang berpendapat positif dan negatif, Gaji tinggi bisa jadi cara untuk mencegah korupsi. Pejabat yang digaji layak diharapkan fokus pada tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak buruk Di saat banyak rakyat masih kesulitan, kenaikan gaji pejabat bisa memperlebar kesenjangan sosial.

kenaikan gaji DPR banyak yang berpendapat positif dan negatif, Gaji tinggi bisa jadi cara untuk mencegah korupsi. Pejabat yang digaji layak diharapkan fokus pada tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak buruk Di saat banyak rakyat masih kesulitan, kenaikan gaji pejabat bisa memperlebar kesenjangan sosial.

kenaikan gaji DPR banyak yang berpendapat positif dan negatif, Gaji tinggi bisa jadi cara untuk mencegah korupsi. Pejabat yang digaji layak diharapkan fokus pada tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak buruk Di saat banyak rakyat masih kesulitan, kenaikan gaji pejabat bisa memperlebar kesenjangan sosial.

kenaikan gaji DPR banyak yang berpendapat positif dan negatif, Gaji tinggi bisa jadi cara untuk mencegah korupsi. Pejabat yang digaji layak diharapkan fokus pada tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak buruk Di saat banyak rakyat masih kesulitan, kenaikan gaji pejabat bisa memperlebar kesenjangan sosial.

kenaikan gaji DPR banyak yang berpendapat positif dan negatif, Gaji tinggi bisa jadi cara untuk mencegah korupsi. Pejabat yang digaji layak diharapkan fokus pada tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak buruk Di saat banyak rakyat masih kesulitan, kenaikan gaji pejabat bisa memperlebar kesenjangan sosial.

kenaikan gaji DPR banyak yang berpendapat positif dan negatif, Gaji tinggi bisa jadi cara untuk mencegah korupsi. Pejabat yang digaji layak diharapkan fokus pada tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak buruk Di saat banyak rakyat masih kesulitan, kenaikan gaji pejabat bisa memperlebar kesenjangan sosial.

kenaikan gaji DPR banyak yang berpendapat positif dan negatif, Gaji tinggi bisa jadi cara untuk mencegah korupsi. Pejabat yang digaji layak diharapkan fokus pada tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak buruk Di saat banyak rakyat masih kesulitan, kenaikan gaji pejabat bisa memperlebar kesenjangan sosial.

kenaikan gaji DPR banyak yang berpendapat positif dan negatif, Gaji tinggi bisa jadi cara untuk mencegah korupsi. Pejabat yang digaji layak diharapkan fokus pada tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak buruk Di saat banyak rakyat masih kesulitan, kenaikan gaji pejabat bisa memperlebar kesenjangan sosial.

kenaikan gaji DPR banyak yang berpendapat positif dan negatif, Gaji tinggi bisa jadi cara untuk mencegah korupsi. Pejabat yang digaji layak diharapkan fokus pada tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak buruk Di saat banyak rakyat masih kesulitan, kenaikan gaji pejabat bisa memperlebar kesenjangan sosial.

kenaikan gaji DPR banyak yang berpendapat positif dan negatif, Gaji tinggi bisa jadi cara untuk mencegah korupsi. Pejabat yang digaji layak diharapkan fokus pada tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak buruk Di saat banyak rakyat masih kesulitan, kenaikan gaji pejabat bisa memperlebar kesenjangan sosial.

kenaikan gaji DPR banyak yang berpendapat positif dan negatif, Gaji tinggi bisa jadi cara untuk mencegah korupsi. Pejabat yang digaji layak diharapkan fokus pada tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak buruk Di saat banyak rakyat masih kesulitan, kenaikan gaji pejabat bisa memperlebar kesenjangan sosial.

kenaikan gaji DPR banyak yang berpendapat positif dan negatif, Gaji tinggi bisa jadi cara untuk mencegah korupsi. Pejabat yang digaji layak diharapkan fokus pada tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak buruk Di saat banyak rakyat masih kesulitan, kenaikan gaji pejabat bisa memperlebar kesenjangan sosial.

kenaikan gaji DPR banyak yang berpendapat positif dan negatif, Gaji tinggi bisa jadi cara untuk mencegah korupsi. Pejabat yang digaji layak diharapkan fokus pada tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak buruk Di saat banyak rakyat masih kesulitan, kenaikan gaji pejabat bisa memperlebar kesenjangan sosial.

kenaikan gaji DPR banyak yang berpendapat positif dan negatif, Gaji tinggi bisa jadi cara untuk mencegah korupsi. Pejabat yang digaji layak diharapkan fokus pada tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak buruk Di saat banyak rakyat masih kesulitan, kenaikan gaji pejabat bisa memperlebar kesenjangan sosial.

kenaikan gaji DPR banyak yang berpendapat positif dan negatif, Gaji tinggi bisa jadi cara untuk mencegah korupsi. Pejabat yang digaji layak diharapkan fokus pada tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak buruk Di saat banyak rakyat masih kesulitan, kenaikan gaji pejabat bisa memperlebar kesenjangan sosial.

kenaikan gaji DPR banyak yang berpendapat positif dan negatif, Gaji tinggi bisa jadi cara untuk mencegah korupsi. Pejabat yang digaji layak diharapkan fokus pada tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak buruk Di saat banyak rakyat masih kesulitan, kenaikan gaji pejabat bisa memperlebar kesenjangan sosial.

kenaikan gaji DPR banyak yang berpendapat positif dan negatif, Gaji tinggi bisa jadi cara untuk mencegah korupsi. Pejabat yang digaji layak diharapkan fokus pada tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak buruk Di saat banyak rakyat masih kesulitan, kenaikan gaji pejabat bisa memperlebar kesenjangan sosial.

kenaikan gaji DPR banyak yang berpendapat positif dan negatif, Gaji tinggi bisa jadi cara untuk mencegah korupsi. Pejabat yang digaji layak diharapkan fokus pada tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak buruk Di saat banyak rakyat masih kesulitan, kenaikan gaji pejabat bisa memperlebar kesenjangan sosial.

kenaikan gaji DPR banyak yang berpendapat positif dan negatif, Gaji tinggi bisa jadi cara untuk mencegah korupsi. Pejabat yang digaji layak diharapkan fokus pada tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak buruk Di saat banyak rakyat masih kesulitan, kenaikan gaji pejabat bisa memperlebar kesenjangan sosial.

kenaikan gaji DPR banyak yang berpendapat positif dan negatif, Gaji tinggi bisa jadi cara untuk mencegah korupsi. Pejabat yang digaji layak diharapkan fokus pada tugasnya tanpa perlu mencari penghasilan tambahan secara ilegal, kenaikan gaji DPR juga dapat berdampak buruk Di saat banyak rakyat masih kesulitan, kenaikan gaji pejabat bisa memperlebar kesenjangan sosial.

Menurut saya, kenaikan tunjangan DPR terasa tidak adil karena jauh berbeda dengan pendapatan rakyat yang rata-rata hanya setara UMP. Walaupun disebut tunjangan perumahan, faktanya tetap menggunakan uang rakyat dari pajak. Seharusnya gaji dan tunjangan DPR berbasis kinerja serta disampaikan secara transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR dapat menimbulkan kesenjangan di lingkungan masyarakat, jika kondisi masyarakat masih banyak yang kesulitan. Seharusnya kenaikan gaji DPR wajib disertai dengan peningkatan kinerja dan segala aspek dalam tatanan masyarakat yang lebih sejahtera, agar tidak menimbulkan adanya ketidakadilan terutama di bidang ekonomi

Jadi, menurut saya kenaikan gaji DPR kurang tepat dilakukan saat ini, kecuali jika diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata

Menurut saya, kenaikan gaji DPR bukanlah sekadar masalah nominal angka, melainkan cerminan dari kompleksitas tata kelola negara dan harapan masyarakat. Idealnya, ada titik temu antara kebutuhan para pejabat untuk mendapatkan kompensasi yang layak dan tuntutan masyarakat akan keadilan serta transparansi. Solusi yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah membuat sistem gaji yang lebih transparan dan berbasis kinerja, sehingga kenaikan gaji benar-benar sebanding dengan hasil kerja yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Menurut saya, sebenarnya gaji besar untuk anggota DPR bisa dimaklumi jika benar-benar diimbangi dengan kinerja yang nyata. DPR memiliki tanggung jawab besar dalam membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, wajar jika masyarakat marah melihat gaji DPR sangat besar sementara banyak rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Kesenjangan ini menunjukkan kurangnya rasa keadilan, karena uang yang dipakai berasal dari pajak rakyat. Seharusnya, pejabat memberi contoh hidup sederhana dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.

menurut saya, kebijakan kritik bukan sekadar pada besarnya angka, melainkan pada minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjelaskan dasar kebijakan tersebut kepada publik. Namun sekarang pajak rakyat di naikkan sehingga 250 persen dan bagaimana untuk masyarajat yang kurang mampu untuk membayar.

Menurut saya kenaikan gaji DPR menjadi 100jt adalah sangat meresahkan dan merepotkan keadilan rakyat karena rakyat yang susah mati matian untuk membayar baik dari pajak dan lain sebagainya. Lalu mereka yang hanya menerima gaji tersebut berdansa digedung DPR RI yang sedang viral hari ini SAYA SEBAGAI RAKYAT TIDAK SETUJU DENGAN KENAIKAN GAJI DPR YANG MENCAPAI 100JT

Menurut saya, kenaikan gaji DPR harus dipertimbangkan secara adil dengan melihat kondisi ekonomi rakyat. Saat ini masih banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Jika gaji DPR dinaikkan sementara rakyat banyak yang hidup pas-pasan, maka hal itu terkesan tidak adil dan bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR harus dipertimbangkan secara adil dengan melihat kondisi ekonomi rakyat. Saat ini masih banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Jika gaji DPR dinaikkan sementara rakyat banyak yang hidup pas-pasan, maka hal itu terkesan tidak adil dan bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

menurut saya, kenaikan gaji DPR yang mencapai 100 juta perbulan itu sangat tidak adil dengan perbandingan gaji rakyat yang 2-5 juta, dan juga gaji DPR 100 juta perbulan sangat tidak sesuai dengan kinerja yang telah diberikan untuk masyarakat. Bukannya melaksanakan pekerjaannya dengan baik, melainkan bersantai santai dengan mengabaikan suara rakyat yang telah menderita dengan kebijakan kebijakan baru yang makin lama makin menyusahkan rakyat

Menurut saya, kenaikan gaji DPR ini tidak adil dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini dan perlu dipertimbangkan apakah kenaikan gaji ini akan berdampak positif pada kinerja anggota DPR

Saya tidak setuju dengan hal tersebut karena Ketidaksetaraan Pendapatan yang Semakin Lebar: Kenaikan gaji pejabat negara, termasuk anggota DPR, memperlebar kesenjangan pendapatan antara kelas atas dan kelas bawah. Di saat banyak rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, kenaikan gaji pejabat yang signifikan terasa tidak adil dan menimbulkan rasa iri serta ketidakpuasan. dan juga bisa menimbulkan Potensi Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang: Kenaikan gaji yang tidak proporsional dapat meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Anggota DPR yang memiliki gaji tinggi mungkin merasa lebih rentan terhadap godaan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya.

menurut saya si harus nya jangan dpr yang naikin, masi banyak pekerjaan pekerjaan lain yang harus di naikin juga, seperti guru, dll, tpi sepertinya presiden sedang merencanakan sesuatu dengan kenaikan upah ini, saya gatau pasti, hanya intuisi aja .

Menurut saya, Kenaikan tunjangan DPR membuat banyak masyarakat merasa tidak adil, apalagi saat ekonomi rakyat sedang sulit. Walaupun bukan gaji pokok yang naik, uang yang diterima anggota DPR sekarang sangat besar dibanding penghasilan rakyat biasa. Masyarakat ingin tahu secara jelas berapa total uang yang diterima, karena itu semua berasal dari pajak rakyat. Seharusnya, penghasilan pejabat disesuaikan dengan kinerja, agar kepercayaan rakyat bisa kembali.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR menimbulkan ketidakadilan karena rakyat masih berjuang dengan penghasilan minim. Meskipun disebut tunjangan, tetap saja jumlah yang diterima sangat besar dibandingkan upah rakyat. Seharusnya, penghasilan DPR berbasis kinerja dan transparan agar rasa keadilan publik tidak hilang.

Menurut saya kenaikan gaji DPR menjadi 100jt adalah sangat meresahkan dan merepotkan keadilan rakyat karena rakyat yang susah mati matian untuk membayar baik dari pajak dan lain sebagainya. Lalu mereka yang hanya menerima gaji tersebut berdansa digedung DPR RI yang sedang viral hari ini SAYA SEBAGAI RAKYAT TIDAK SETUJU DENGAN KENAIKAN GAJI DPR YANG MENCAPAI 100JT

perdebatan ini bukan hanya soal besaran gaji, tetapi juga tentang kepercayaan publik dan prioritas negara. Kenaikan gaji seharusnya sejalan dengan peningkatan kinerja dan integritas, serta tidak memperlebar jurang antara pejabat dan rakyat yang mereka wakili.

Menurut saya, gaji pejabat memang seharusnya layak, tapi harus adil, transparan, dan berbasis kinerja. Jika DPR memang ingin tambahan tunjangan, rakyat berhak melihat data kehadiran sidang, jumlah RUU yang diselesaikan, sampai kualitas pengawasan terhadap pemerintah. Tanpa itu, tambahan Rp50 juta per bulan hanya akan dipandang sebagai bentuk pemborosan uang rakyat.

menurut saya,kenaikan gaji dpr yang awalnya 4,2jt/bulan naik pesat hingga menyentuh 90jt+/bulan itu tidak adil. karena seharusnya kesejahteraan rakyat harus diperhatikan sebelum menaikkan gaji dpr

Kenaikan gaji DPR baru bisa dikatakan adil jika kesejahteraan rakyat sudah meningkat, kinerja DPR benar-benar terbukti baik, dan anggaran negara memang mampu. Tanpa itu, kenaikan gaji lebih mencerminkan ketidakadilan antara pejabat dan rakyat.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR tidak adil karena kesenjangan pendapatan yang signifikan dengan rakyat. Publik berhak mengetahui detail keuangan negara dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Remunerasi berbasis kinerja juga penting untuk meningkatkan kepercayaan publik. Gaji dan tunjangan anggota DPR yang berasal dari pajak rakyat seharusnya dikelola dengan lebih transparan dan bertanggung jawab.

menurut saya gaji dpr sehari 3 juta itu tidak adil, banyak rakyat yang kerja banting tulang, tidak permah pulang kerumah, dll, gajinya tidak mencukupi kehidupan sehari hari. kita yang membayar pajak, mereka yang menikmati pajak.

menurut saya si harus nya jangan dpr yang naikin, masi banyak pekerjaan pekerjaan lain yang harus di naikin juga, seperti guru, dll, tpi sepertinya presiden sedang merencanakan sesuatu dengan kenaikan upah ini, saya gatau pasti, hanya intuisi aja .

menurut saya si harus nya jangan dpr yang naikin, masi banyak pekerjaan pekerjaan lain yang harus di naikin juga, seperti guru, dll, tpi sepertinya presiden sedang merencanakan sesuatu dengan kenaikan upah ini, saya gatau pasti, hanya intuisi aja .

Tanggapan saya terkait kenaikan gaji DPR, menurut saya kebijakan ini kurang adil bagi masyarakat. Saat ini, banyak rakyat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara gaji pejabat DPR sudah tergolong sangat tinggi. Jika pemerintah ingin menaikkan gaji DPR, seharusnya mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan memastikan kesejahteraan rakyat terpenuhi terlebih dahulu. Kenaikan gaji pejabat akan terasa adil jika diimbangi dengan peningkatan kinerja, transparansi anggaran, dan program nyata yang bermanfaat untuk masyarakat. Namun, jika hanya menaikkan gaji tanpa memperhatikan kesenjangan sosial, kebijakan ini justru menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakadilan di kalangan rakyat.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR adalah kode presiden prabowo terhadap rakyat yang meminta untuk DPR bubar? karena presiden juga butuh bantuan rakyat untuk demo akan hal ini. dan juga untuk kenaikan gaji tersebut merupakan tindakan yang tidak adil, karena masih banyak orang pengangguran yang tidak mempunyai pekerjaan. dan saya juga liat beberapa video di media sosial yang menayangkan anggota DPR joget" karna dengar hal tersebut, menurut saya itu tidak sopan sama sekali.

anggota DPR memang menimbulkan ketidakadilan persepsi di mata publik. Penghasilan anggota DPR bisa sampai Rp100 juta per bulan karena tunjangan rumah, jauh lebih besar dibanding gaji rakyat biasa yang hanya Rp2–5 juta per bulan. Meskipun disebut bukan kenaikan gaji pokok, angka ini tetap terasa tidak adil. Uang itu berasal dari pajak rakyat, sementara transparansi soal rincian gaji masih kurang. Bayaran sebesar itu seharusnya dikaitkan dengan kinerja nyata, seperti kehadiran rapat dan hasil legislasi.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR kurang adil kalau dibandingkan dengan kondisi rakyat biasa. Banyak masyarakat yang masih kesulitan ekonomi, harga kebutuhan pokok juga semakin naik. Seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan kesejahteraan rakyat dulu, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Kalau gaji pejabat dinaikkan, kesannya mereka lebih mementingkan diri sendiri daripada rakyat yang dipimpin.

Menurut saya, tambahan tunjangan perumahan DPR hingga total Rp100 juta per bulan tidak adil dibanding rakyat yang rata-rata hanya berupah Rp3 juta. Klarifikasi bahwa itu bukan kenaikan gaji tidak relevan, karena tetap berasal dari pajak rakyat. Seharusnya, gaji dan tunjangan DPR berbasis kinerja serta transparan agar adil bagi publik.

Menurut saya, kenaikan gaji atau tunjangan DPR terasa tidak adil karena jauh berbeda dengan gaji rakyat biasa. Uang yang besar dari pajak rakyat seharusnya diberikan sesuai kinerja dan harus transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR kurang adil kalau dibandingkan dengan kondisi rakyat biasa kesulitan. Seharusnya kesejahteraan rakyat diprioritaskan dulu sebelum menaikkan gaji pejabat

Menurut saya, gaji DPR terasa tidak adil karena terlalu jauh dari rakyat. Meski disebut tunjangan, tetap saja yang diterima besar, jadi sebaiknya gaji pejabat transparan dan sesuai kerja nyata.

Menurut saya kenaikan gaji DPR menjadi 100jt adalah sangat meresahkan dan merepotkan keadilan rakyat karena rakyat yang susah mati matian untuk membayar baik dari pajak dan lain sebagainya. Lalu mereka yang hanya menerima gaji tersebut berdansa digedung DPR RI yang sedang viral hari ini SAYA SEBAGAI RAKYAT TIDAK SETUJU DENGAN KENAIKAN GAJI DPR YANG MENCAPAI 100JT

Dengan rendahnya pendapatan tenaga pendidik di Indonesia, saya rasa kenaikan gaji DPR sangat amat tidak diperlukan. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk menambah gaji para tenaga pendidik di Indonesia yang akan menambah semangat mereka untuk mengajar generasi muda bangsa.

Menurut pendapat saya kenaikan gaji DPR tidak adil jika dibandingkan dengan pendapatan rakyat biasa. Masih banyak rakyat biasa yang kesulitan dalam segi ekonomis. Sedangkan gaji DPR sudah besar dibandingkan gaji rakyat biasa yang jika dibandingkan jauh sekali.

Kenaikan gaji DPR belum adil jika melihat upah Rakyat indonesia saat ini, kesejahteraan Rakyat seharusnya menjadi prioritas saat ini.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR tidak adil jika dibandingkan dengan kondisi rakyat saat ini, karena masih banyak masyarakat yang berjuang memenuhi kebutuhan pokok dengan upah minimum yang rendah. Seharusnya prioritas anggaran negara difokuskan pada hal-hal yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Selain itu, kenaikan gaji seharusnya didasarkan pada kinerja nyata DPR dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar jabatan. Jika kebijakan ini dilakukan tanpa alasan yang jelas dan transparan, maka hanya akan menambah kesenjangan sosial serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR seharusnya dipertimbangkan dengan sangat hati-hati karena menyangkut rasa keadilan di masyarakat. Saat ini, masih banyak rakyat yang hidup dengan pendapatan rendah, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja sulit. Jika gaji pejabat terus dinaikkan sementara kesejahteraan rakyat belum merata, maka hal ini menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin lebar.

kenaikan gaji DPR menimbulkan isu kesenjangan. Transparansi keuangan dan evaluasi remunerasi berbasis kinerja diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Menurut saya, Kenaikan gaji DPR sangat tidak adil karna gaji sebelum dinaikkan menjadi 3juta sudah cukup besar dibanding dengan kondisi rakyat yang masih kesusahan. Jika gaji DPR dinaikkan, harus ada perubahan kinerja yang sangat besar agar gaji mereka selaras dengan beban yang di berikan.

Saya tidak setuju terhadap kebijakan tersebut karena terdapat oknum yang mungkin akan memanfaatkan keuntungan tersebut dan menimbulkan bibit bibit korupsi

Menurut saya, kenaikan gaji DPR kurang adil jika kondisi ekonomi rakyat masih sulit. Seharusnya kesejahteraan rakyat diprioritaskan terlebih dahulu sebelum menaikkan gaji pejabat.

Menurut saya di tengah banyak rakyat masih berjuang dengan gaji pas-pasan, kenaikan tunjangan DPR justru menimbulkan kesan tidak adil. Kebijakan ini perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat.

Kenaikan gaji yang diperoleh anggota dpr sangatlah tinggi untuk dibayarkan kepada dewan rakyat yang memiliki jumlah 580 anggota di dalamnya dan akan berdampak keborosan bagi pengeluaran uang negara yang berasal dari pajak rakyat, sehingga pemerintah harus menangani masalah ini untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan memberikan solusi untuk menangani permasalahan tersebut. Maka dari itu pemerintah perlu memperhatikan aspek keuangan negara supaya tidak terjadi pengurangan anggaran gaji yang berasal dari rakyat yang dibagikan oleh pemerintah.

Menurut saya gaji DPR yang bisa lebih dari Rp100 juta per bulan terasa tidak adil, karena jauh dibandingkan gaji rakyat biasa.Seharusnya gaji pejabat transparan dan berbasis kinerja, supaya uang pajak benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyat, bukan hanya kesejahteraan mereka sendiri.

menurut saya kenaikan gaji DPR kurang adil jika kondisi rakyat masih banyak yang kesulitan seharusnya kesejahteraan masyarakat diprioritaskan terlebih dahulu kenaikan gaji pejabat baru pantas dilakukan jika ekonomi rakyat sudah lebih sejahtera

Menurut saya, isu kenaikan gaji DPR ini wajar bikin masyarakat gerah. Bayangin aja, gaji plus tunjangan mereka bisa tembus lebih dari Rp100 juta per bulan, sementara mayoritas rakyat masih berjuang dengan UMP yang rata-rata cuma sekitar Rp3 jutaan. Gap segede itu jelas bikin rasa keadilan publik terusik. Memang DPR bilang itu bukan “kenaikan gaji pokok”, tapi tambahan tunjangan rumah. Tapi jujur, buat masyarakat, istilah apa pun nggak terlalu penting yang dilihat tetap nominalnya. Dan kalau uangnya berasal dari pajak rakyat, transparansi itu wajib banget. Rakyat butuh penjelasan jelas: berapa total penerimaan, tunjangan, dan fasilitas DPR, plus apa dasar hukumnya. Sebenernya gaji besar nggak masalah asal sebanding dengan kinerja. Kalau kerja DPR benar-benar terasa nyata produktivitas meningkat, peraturan yang dibuat berkualitas, dan fungsi pengawasan berjalan pasti masyarakat juga lebih bisa menerima. Tapi kalau kinerjanya biasa aja, sementara gajinya fantastis, jelas bakal timbul ketidakpercayaan.

menurut saya kenaikan gaji DPR kurang adil jika kondisi rakyat masih banyak yang kesulitan seharusnya kesejahteraan masyarakat diprioritaskan terlebih dahulu kenaikan gaji pejabat baru pantas dilakukan jika ekonomi rakyat sudah lebih sejahtera

Menurut saya gaji DPR yang bisa lebih dari Rp100 juta per bulan terasa tidak adil, karena jauh dibandingkan gaji rakyat biasa.Seharusnya gaji pejabat transparan dan berbasis kinerja, supaya uang pajak benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyat, bukan hanya kesejahteraan mereka sendiri.

Menurut saya gaji DPR yang bisa lebih dari Rp100 juta per bulan terasa tidak adil, karena jauh dibandingkan gaji rakyat biasa.Seharusnya gaji pejabat transparan dan berbasis kinerja, supaya uang pajak benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyat, bukan hanya kesejahteraan mereka sendiri.

Menurut saya gaji DPR yang bisa lebih dari Rp100 juta per bulan terasa tidak adil, karena jauh dibandingkan gaji rakyat biasa.Seharusnya gaji pejabat transparan dan berbasis kinerja, supaya uang pajak benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyat, bukan hanya kesejahteraan mereka sendiri.

hal ini memicu perdebatan tajam antara fakta dan persepsi. dimana Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan tidak ada kenaikan gaji pokok bagi anggota Dewan. Namun yang publik lihat yaitu besarnya angka yang diterima pejabat, dibandingkan kenyataan sehari-hari rakyat. bentuk protes ini hanya harapan rakyat yang sederhana, dimana pemerintah dan DPR harus segera membuka dashboard keterbukaan hak keuangan anggota legislatif, lengkap dengan audit independen atas kebijakan tunjangan perumahan. Lebih jauh, remunerasi seharusnya berbasis kinerja—kehadiran, produktivitas legislasi, serta kualitas pengawasan.

Isu gaji anggota DPR RI setara Rp3 juta per hari memicu kemarahan publik karena menyoroti ketimpangan: total penerimaan anggota DPR kini melampaui Rp100 juta per bulan atau 17–46 kali lipat UMP, sementara mayoritas pekerja hanya digaji Rp2–5 juta. Meski disebut tunjangan perumahan, bukan kenaikan gaji pokok, masalah utamanya tetap pada kurangnya transparansi. Publik berhak tahu detail hak keuangan pejabat, dan tunjangan seharusnya berbasis kinerja agar setiap rupiah uang rakyat terasa adil dan bermanfaat. -mecca

Kenaikan gaji DPR hingga Rp3 juta per hari menuai protes karena dinilai tak sebanding dengan kondisi rakyat. DPR perlu transparan soal gaji, dan sebaiknya kenaikan disesuaikan dengan kinerja, bukan sekadar keputusan sepihak.

menurut saya dengan kenaikan gaji DPR tersebut merupakan bentuk pemborosan dan tidak adil bagi rakyat juga, karena banyak rakyat di luar sana yang masih membutuhkan dan perhatian pemerintah. Selain itu gaji DPR sangat berbanding terbalik dengan UMR daerah

Kenaikan Gaji DPR: Menarik Talenta Terbaik: Gaji tinggi dapat menarik individu-individu kompeten untuk berkarier di politik. Mengurangi Korupsi: Gaji yang memadai dapat mengurangi godaan untuk melakukan korupsi. Sesuai Tanggung Jawab: Gaji sebanding dengan tugas dan tanggung jawab besar dalam membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan. Kontra Kenaikan Gaji DPR: Kesenjangan Sosial: Kenaikan gaji di saat ekonomi rakyat sulit memperlebar jurang antara pejabat dan masyarakat. Kinerja Belum Sebanding: Masyarakat menilai kenaikan gaji tidak seimbang dengan kinerja DPR yang sering kali disorot. Rasa Keadilan: Kenaikan gaji pejabat sering kali tidak sejalan dengan kenaikan upah minimum atau perbaikan kondisi ekonomi rakyat.

kenaikan gaji DPR dapat dianggap kurang adil karena belum sejalan dengan kondisi rakyat yang masih banyak menghadapi kesulitan ekonomi. Sebagai wakil rakyat, DPR seharusnya lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang berpihak pada kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Jika gaji pejabat dinaikkan sementara rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial serta menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, kenaikan gaji DPR sebaiknya ditunda hingga kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat benar-benar membaik.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR sebaiknya dipertimbangkan secara bijak. Bukan berarti pejabat tidak layak mendapatkan kesejahteraan, tetapi keadilan harus diukur dari kondisi rakyat yang masih banyak berjuang memenuhi kebutuhan pokok. Jika kenaikan gaji dilakukan tanpa transparansi kinerja dan tanpa diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas, maka hal itu akan menimbulkan kesenjangan sosial dan menurunkan kepercayaan publik. Gaji pejabat seharusnya menjadi cerminan tanggung jawab dan prestasi, bukan sekadar hak jabatan.

Bisa dibilang, perdebatan soal kenaikan gaji DPR ini rumit. Menurut saya, ada dua sisi yang saling berhadapan. Di satu sisi, ada pandangan yang bilang gaji tinggi itu penting. Alasannya, agar para anggota DPR bisa fokus kerja dan enggak tergoda korupsi. Gaji besar juga diharapkan bisa menarik orang-orang terbaik untuk mau jadi wakil rakyat. Jadi, anggapannya, ini investasi untuk pemerintahan yang lebih baik. Namun, di sisi lain, banyak orang merasa kenaikan gaji ini tidak adil. Menurut saya, ini wajar karena banyak rakyat masih berjuang dengan upah yang pas-pasan. Kinerja DPR sendiri sering kali tidak terlihat sepadan dengan gaji yang mereka terima. Daripada naik gaji, menurut saya, alangkah lebih baik jika anggaran itu dialokasikan untuk hal yang lebih mendesak bagi rakyat, seperti pendidikan atau kesehatan. Intinya, ini bukan cuma soal angka, tapi juga soal etika dan kepekaan sosial. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, kenaikan gaji pejabat bisa jadi terasa seperti menyinggung rasa keadilan masyarakat.

menurut saya, kenaikan gaji DPR belum tepat karena masih banyak rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. seharusnya anggaran negara lebih diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. selain itu, kinerja DPR juga sering dinilai belum maksimal sehingga kenaikan gaji dapat menimbulkan kecemburuan sosial. pejabat negara seharusnya memberi teladan dengan hidup sederhana, bukan justru memperlebar kesenjangan antara pejabat dan rakyat. karena itu, kenaikan gaji DPR saat ini dianggap kurang adil.

Saya sampaikan secara sederhana saja bahwa saya sangat TIDAK SETUJU karena apa?? Ya karena rakyat di Bebani pajak yang begitu banyak dan angka tersebut terus bertambah sedangkan gaji rakyat tetap begitu saja. Sebaiknya pemberlakuan pajak berlebih di kurangi seperti dulu saja tidak sampai 250% pajak meningkat atau lebih ya karena rakyat boncos bayar pajak terus. Teruntuk pemerintah yang asik joget joget dan liburan mewah apa kalian tidak melek matanya, ya mereka tidak lihat banyak rakyat jatuh sakit, menganggur, tidur di pinggir jalan dan banyak sekali keluhan. Kalau begitu mana 19 juta lapangan pekerjaan yang di janjikan pemerintah dulu itu? Jangan cuma tiap pagi para siswa senam Indonesia sehat tapi aslinya tidal sehat.

Kenaikan gaji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini cukup kontroversi apalagi melihat kinerja dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut tidaklah bagus, apalagi sering kita lihat muncul kebijakan yang merugikan dan malah memperkaya diri sendiri dibandingkan membantu rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Kenaikan gaji DPR di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dan masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan tentu sangat tidak adil. Prioritas seharusnya diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, bukan malah menambah fasilitas bagi pejabat.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR sebaiknya dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, karena mereka adalah wakil rakyat yang dipilih untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar menikmati fasilitas negara. Saat masih banyak rakyat yang kesulitan secara ekonomi, kenaikan gaji DPR bisa menimbulkan kesan tidak adil dan memicu ketidakpercayaan publik. Lebih baik DPR berfokus pada peningkatan kinerja, transparansi, dan pengelolaan anggaran negara agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika kinerja terbukti baik dan membawa perubahan nyata, barulah kenaikan gaji bisa lebih mudah diterima oleh rakyat.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR kurang adil jika dibandingkan dengan kondisi rakyat. Banyak masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sementara gaji DPR sudah jauh lebih tinggi dari rata-rata pekerja. Seharusnya prioritas anggaran lebih difokuskan pada kesejahteraan rakyat, bukan menambah fasilitas pejabat. Sebagai seorang rakyat seharusnya para pemerintah bisa mengelolo terutama angka kemiskinan yang ada di Indonesia agar masyarakat hidup sejahtera tanpa kemiskinan.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR belum adil jika dibandingkan dengan kondisi rakyat. Rakyat hanya menerima UMP rata-rata Rp3 juta per bulan, sementara anggota DPR bisa memperoleh lebih dari Rp100 juta. Padahal semua itu bersumber dari pajak rakyat yang dibayar dengan disiplin. Ketimpangan ini menimbulkan rasa tidak adil, karena rakyat masih banyak yang hidup pas-pasan, sementara pejabat justru mendapat fasilitas mewah. Seharusnya gaji DPR transparan, jelas dasarnya, serta diaudit secara independen. Selain itu, remunerasi sebaiknya berbasis kinerja: kehadiran, kualitas legislasi, dan pengawasan. Dengan begitu, gaji besar bisa dibenarkan karena ada hasil nyata. Jika tidak, gaji tinggi tanpa pertanggungjawaban hanya akan merusak kepercayaan publik dan memperlebar jurang ketimpangan.

gaji pejabat harus sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja yang mereka emban. Namun, yang pasti adalah bahwa kenaikan gaji DPR harus transparan dan berdasarkan pada kebutuhan yang riil, bukan hanya sekadar menaikkan gaji tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat. Sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat luas.

gaji pejabat harus sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja yang mereka emban. Namun, yang pasti adalah bahwa kenaikan gaji DPR harus transparan dan berdasarkan pada kebutuhan yang riil, bukan hanya sekadar menaikkan gaji tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat. Sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat luas.

Naila Isroil Nurul Lita XI-7 Menurut pendapat saya, isu gaji DPR menimbulkan ketidakadilan karena jumlah penerimaan mereka bisa lebih dari Rp100 juta per bulan, sementara rata-rata rakyat hanya berpenghasilan sekitar Rp3 jutaan. Kondisi ini membuat masyarakat wajar merasa kecewa, apalagi di tengah biaya hidup yang semakin tinggi. Klarifikasi soal tunjangan tetap tidak cukup, yang dibutuhkan adalah transparansi dan keterbukaan data gaji pejabat. Menurut saya, gaji dan tunjangan pejabat seharusnya berbasis kinerja agar sesuai dengan amanah rakyat. Dengan begitu, rasa keadilan bisa lebih terjaga.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR tidak adil karena menimbulkan kesenjangan besar dengan rakyat, bersumber dari pajak yang dibayar masyarakat, tidak berbasis kinerja, serta mengganggu rasa keadilan publik sehingga seharusnya ada transparansi dan penyesuaian gaji berdasarkan kerja nyata.

Menurut Pendapat saya, Terkait isu kenaikan gaji DPR ini menimbulkan ketidakadilan sosial. Rakyat masih berjuang dengan UMP rendah dan biaya hidup tinggi, sementara anggota DPR justru menerima tunjangan besar yang tidak sebanding dengan kinerja mereka. Seharusnya gaji dan tunjangan pejabat didasarkan pada transparansi dan prestasi kerja, bukan sekadar fasilitas mewah dari uang rakyat.

Menurut saya, ini tidak adil. Saat rakyat hanya digaji Rp2–5 juta per bulan, DPR bisa terima lebih dari Rp100 juta. Tambahan tunjangan di tengah kondisi sulit terasa tidak berpihak pada rakyat. Gaji besar seharusnya dibarengi kinerja dan transparansi. Tanpa itu, wajar jika publik kecewa.

Menurut pendapat saya, gaji DPR yang lebih dari 100 juta rupiah per bulan terasa tidak adil dibandingkan dengan rakyat yang hanya menerima UMP sekitar 3 juta. Transparansi dan kinerja yang jelas diperlukan karena dana berasal dari pajak rakyat. Daripada fasilitas, gaji pejabat harus ditentukan oleh prestasi. Jika perbedaan ini tidak diperbaiki, kepercayaan rakyat terhadap DPR akan menurun. Pejabat berusaha untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk memperkaya diri mereka sendiri, menurut harapan masyarakat sederhana.

Menurut saya, isu gaji DPR ini menimbulkan ketidakadilan karena jumlah yang mereka terima jauh lebih besar dibandingkan rakyat dengan UMP rendah. Walaupun disebut tunjangan, tetap saja masyarakat melihatnya sebagai kenaikan gaji. Seharusnya, penghasilan pejabat disesuaikan dengan kinerja dan transparan, karena uang yang digunakan berasal dari pajak rakyat. Tanpa keterbukaan dan akuntabilitas, wajar jika kepercayaan publik semakin menurun.

Kenaikan gaji DPR belum tepat dilakukan jika kondisi rakyat masih banyak yang kesulitan secara ekonomi. Hal itu bisa menimbulkan ketidakadilan, karena kesejahteraan pejabat sudah relatif tinggi sementara kebutuhan dasar rakyat belum sepenuhnya terpenuhi. Keadilan gaji seharusnya ditentukan oleh kinerja, transparansi, serta prioritas pada kesejahteraan masyarakat terlebih dahulu.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR seharusnya dipertimbangkan dengan sangat hati-hati karena menyangkut rasa keadilan di masyarakat. Saat ini, masih banyak rakyat yang hidup dengan pendapatan rendah, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja sulit. Jika gaji pejabat terus dinaikkan sementara kesejahteraan rakyat belum merata, maka hal ini menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin lebar.

Menurut saya, gaji DPR yang besar dibanding rakyat itu tidak adil. Harusnya gaji dan tunjangan sesuai kerja dan jelas penggunaannya supaya rakyat merasa adil.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati karena menyangkut keadilan sosial. Saat ini, banyak rakyat masih menghadapi masalah ekonomi seperti pengangguran, harga kebutuhan pokok tinggi, dan kesenjangan sosial yang besar. Jika gaji DPR dinaikkan sementara kesejahteraan rakyat belum merata, hal ini terkesan tidak adil dan dapat memicu ketidakpercayaan publik. Kenaikan gaji sebaiknya didasarkan pada kinerja yang terukur dan kondisi ekonomi negara, bukan hanya jabatan semata. Prioritas utama haruslah memperbaiki kualitas hidup masyarakat sebelum menaikkan gaji pejabat.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR adalah kode presiden prabowo terhadap rakyat yang meminta untuk DPR bubar? karena presiden juga butuh bantuan rakyat untuk demo akan hal ini. dan juga untuk kenaikan gaji tersebut merupakan tindakan yang tidak adil, karena masih banyak orang pengangguran yang tidak mempunyai pekerjaan. dan saya juga liat beberapa video di media sosial yang menayangkan anggota DPR joget" karna dengar hal tersebut, menurut saya itu tidak sopan sama sekali.

Menurut saya, tambahan tunjangan DPR hingga pendapatan lebih dari Rp100 juta per bulan terasa tidak adil dibandingkan rakyat yang rata-rata hanya berpenghasilan sekitar Rp3 juta. Meski disebut bukan kenaikan gaji, tetap saja uang itu berasal dari pajak rakyat. Seharusnya, pendapatan anggota DPR disesuaikan dengan kinerja dan transparansi agar tidak menambah ketidakpercayaan masyarakat.

Menurut saya, Kenaikan gaji DPR sangat tidak adil karna gaji sebelum dinaikkan menjadi 3juta sudah cukup besar dibanding dengan kondisi rakyat yang masih kesusahan. Jika gaji DPR dinaikkan, harus ada perubahan kinerja yang sangat besar agar gaji mereka selaras dengan beban yang di berikan.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR sebaiknya dipertimbangkan secara adil. Saat ini masih banyak rakyat kecil yang sulit memenuhi kebutuhan pokok, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Jika gaji pejabat dinaikkan terlalu tinggi sementara kesejahteraan rakyat belum merata, hal ini menimbulkan ketidakadilan sosial.

Jika benar kenaikan gaji DPR melebihi 100 juta adalah hoax dan 50 juta hanya sebagai tunjangan rumah, menurut saya itu tetap berlebihan. Karena harga 50 juta itu terlalu mahal dan tidak masuk akal. Walaupun dipotong oleh pajak namun untuk seharga 50 juta tetaplah berlebihan.

menurut pendapat saya kenaikan gaji DPR memicu perdebatan tentang keadilan dan transparansi. Publik berhak mengetahui detail keuangan DPR dan menilai apakah penggunaan dana tersebut sudah tepat dan transparan. Remunerasi berbasis kinerja juga perlu diterapkan untuk memulihkan kepercayaan publik.

Kenaikan gaji DPR yang katanya Rp3 juta per hari bikin banyak orang geram. Rasanya nggak adil aja, apalagi dibandingin sama pendapatan rakyat yang rata-rata masih susah-susah. Yang penting, DPR harus transparan soal gaji dan tunjangan ini, biar rakyat tahu ke mana uang mereka dipakai. Kalo perlu, gaji pejabat disesuaikan sama kinerja mereka, bukan cuma asal naik aja.

Menurut saya, kalau dilihat dari sisi pro, gaji DPR yang besar bisa saja dianggap positif karena dapat mengurangi peluang korupsi. Dengan penghasilan tinggi, mereka tidak perlu mencari tambahan uang dengan cara yang tidak jujur. Selain itu, kesejahteraan yang terjamin bisa membuat mereka lebih fokus bekerja untuk rakyat.

Kenaikan gaji DPR memicu perdebatan tentang keseimbangan antara gaji dan tanggung jawab moral anggota DPR. Masyarakat berharap anggota DPR lebih fokus pada upaya nyata meningkatkan kualitas hidup rakyat ².

Menurut saya, kenaikan gaji DPR kurang adil kalau dibandingkan dengan kondisi rakyat biasa. Banyak masyarakat yang masih kesulitan ekonomi, harga kebutuhan pokok juga semakin naik. Seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan kesejahteraan rakyat dulu, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Kalau gaji pejabat dinaikkan, kesannya mereka lebih mementingkan diri sendiri daripada rakyat yang dipimpin.

Menurut pandangan saya, isu kenaikan gaji atau tunjangan DPR memang menimbulkan ketidakadilan di mata rakyat. Di saat banyak masyarakat masih berjuang hidup dengan UMP yang relatif rendah, para pejabat justru menerima pendapatan hingga ratusan juta rupiah per bulan. Hal ini menimbulkan kesenjangan yang tajam dan dapat mengurangi rasa percaya publik terhadap wakil rakyat.

Kenaikan atau kompensasi tambahan bagi anggota DPR memang menimbulkan ketidakadilan persepsi di mata publik. Penghasilan anggota DPR bisa sampai Rp100 juta per bulan karena tunjangan rumah, jauh lebih besar dibanding gaji rakyat biasa yang hanya Rp2–5 juta per bulan. Meskipun disebut bukan kenaikan gaji pokok, angka ini tetap terasa tidak adil. Uang itu berasal dari pajak rakyat, sementara transparansi soal rincian gaji masih kurang. Bayaran sebesar itu seharusnya dikaitkan dengan kinerja nyata, seperti kehadiran rapat dan hasil legislasi. Kalau tidak, rakyat merasa uang mereka tidak digunakan dengan baik.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR belum adil jika dibandingkan dengan kondisi rakyat. Masih banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, sehingga sebaiknya anggaran lebih diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat daripada menambah gaji pejabat.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR sering menimbulkan rasa tidak adil di masyarakat. Banyak rakyat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara gaji DPR sudah besar ditambah berbagai fasilitas. Jika gaji DPR dinaikkan, seharusnya diiringi dengan peningkatan kinerja dan kepedulian mereka terhadap rakyat. Keadilan akan terasa jika kesejahteraan rakyat juga diperhatikan terlebih dahulu, bukan hanya pejabat yang mendapatkan keuntungan.

menurut saya, kenaikan gaji dpr merasa tidak adil jika kondisi masyarakat nya masih sengsara. seharusnya anggaran negara di gunakan untuk mensejahterakan rakyat dengan memperbanyak lapangan kerja

Isu gaji DPR yang disebut setara Rp3 juta per hari sebenarnya bukan soal istilah gaji atau tunjangan, melainkan soal rasa keadilan publik. Di saat mayoritas pekerja hanya menerima Rp3 juta per bulan, anggota DPR bisa membawa pulang lebih dari Rp100 juta, sehingga wajar bila muncul kemarahan rakyat. Publik berhak tahu secara rinci berapa total penerimaan pejabat, apa dasar hukumnya, dan apa kontribusi nyata yang sepadan.

Menurut saya, keputusan menaikkan izin DPR terasa tidak adil. Di saat rakyat masih pontang-panting menghadapi harga kebutuhan yang makin tinggi, wakil rakyat justru menambah beban dengan kebijakan seperti ini. Bukan klarifikasi yang dibutuhkan, tapi transparansi penuh serta sistem gaji yang benar-benar bergantung pada kinerja. Dengan begitu, uang rakyat bisa kembali ke rakyat lewat kerja nyata, bukan sekadar janji.

Menurut saya, hal tersebut sangat disayangkan karena di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan uang untuk menghidupi kebutuhan dan kehidupan mereka.

Menurut Pendapat saya, Terkait isu kenaikan gaji DPR ini menimbulkan ketidakadilan sosial. Rakyat masih berjuang dengan UMP rendah dan biaya hidup tinggi, sementara anggota DPR justru menerima tunjangan besar yang tidak sebanding dengan kinerja mereka. Seharusnya gaji dan tunjangan pejabat didasarkan pada transparansi dan prestasi kerja, bukan sekadar fasilitas mewah dari uang rakyat.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR adalah kode presiden prabowo terhadap rakyat yang meminta untuk DPR bubar? karena presiden juga butuh bantuan rakyat untuk demo akan hal ini. dan juga untuk kenaikan gaji tersebut merupakan tindakan yang tidak adil, karena masih banyak orang pengangguran yang tidak mempunyai pekerjaan. dan saya juga liat beberapa video di media sosial yang menayangkan anggota DPR joget" karna dengar hal tersebut, menurut saya itu tidak sopan sama sekali.

menurut saya, kenaikan tunjangan DPR belum mencerminkan rasa keadilan, karena rakyat masih berjuang dengan biaya hidup tinggi. Solusinya bukan sekadar klarifikasi, melainkan keterbukaan penuh dan sistem gaji berbasis kinerja, agar uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat lewat kerja nyata wakilnya.

Menurut saya, kenaikan tunjangan DPR terasa tidak adil karena pendapatan mereka jauh lebih besar dibandingkan rakyat, sedangkan banyak orang masih kesulitan ekonomi. Seharusnya, gaji dan tunjangan DPR disesuaikan dengan kinerja dan harus ada transparansi agar kepercayaan masyarakat terjaga.

menurut saya, kenaikan gaji DPR harus mempertimbangkan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran agar dapat diterima masyarakat.

Kenaikan gaji DPR memang menjadi topik yang kontroversial. Banyak yang berpendapat bahwa kenaikan gaji tersebut tidak adil, mengingat masih banyak rakyat yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa gaji pejabat harus sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja yang mereka emban. Namun, yang pasti adalah bahwa kenaikan gaji DPR harus transparan dan berdasarkan pada kebutuhan yang riil, bukan hanya sekadar menaikkan gaji tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat. Sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat luas.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR tidak adil karena kondisi rakyat masih banyak yang kesulitan ekonomi. Seharusnya anggaran diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat terlebih dahulu, bukan menambah gaji pejabat.

Menurut saya, kenaikan atau tambahan tunjangan DPR tidak mencerminkan keadilan. Alasannya, pertama, pendapatan DPR yang bisa mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan sangat jauh dari rata-rata UMP rakyat yang hanya Rp2–5 juta. Kedua, semua biaya itu berasal dari pajak rakyat, sehingga wajar jika masyarakat merasa tertekan ketika uangnya dipakai untuk fasilitas mewah pejabat. Ketiga, kinerja DPR sering dipertanyakan, sehingga tambahan tunjangan tanpa perbaikan kerja menimbulkan ketidakpuasan publik. Seharusnya, gaji dan tunjangan DPR berbasis kinerja serta dikelola dengan transparan agar lebih adil dan bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

menurut saya, kenaikan gaji DPR saat kondisi ekonomi masyarakat masih banyak yang sulit rasanya kurang adil. Rakyat kecil banyak yang berjuang dengan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja yang terbatas, dan biaya pendidikan maupun kesehatan yang tinggi. Jika gaji DPR dinaikkan, sementara pelayanan publik belum merata dan kesejahteraan rakyat belum merata, maka hal ini menimbulkan kesan bahwa wakil rakyat lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan rakyat.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR kurang adil karena gaji mereka sudah jauh lebih besar dibanding penghasilan rata-rata rakyat. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Seharusnya anggaran negara diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, bukan untuk menaikkan gaji pejabat. Jika kinerja DPR belum maksimal, maka kenaikan gaji justru bisa menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR terasa kurang adil apabila dibandingkan dengan kondisi masyarakat saat ini. Banyak rakyat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan gaji yang pas-pasan, bahkan ada yang belum mendapatkan pekerjaan layak. Sementara itu, DPR sebagai wakil rakyat seharusnya lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Idealnya, gaji pejabat baru pantas dinaikkan jika mereka sudah benar-benar menunjukkan kinerja nyata dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Dengan begitu, kenaikan gaji bukan sekadar beban negara, tetapi juga sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jadi, keadilan gaji itu seharusnya berimbang antara pejabat dan rakyat yang mereka wakili.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR sering menimbulkan rasa tidak adil di masyarakat. Banyak rakyat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara gaji DPR sudah besar ditambah berbagai fasilitas. Jika gaji DPR dinaikkan, seharusnya diiringi dengan peningkatan kinerja dan kepedulian mereka terhadap rakyat. Keadilan akan terasa jika kesejahteraan rakyat juga diperhatikan terlebih dahulu, bukan hanya pejabat yang mendapatkan keuntungan.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR sering menimbulkan rasa tidak adil di masyarakat. Banyak rakyat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara gaji DPR sudah besar ditambah berbagai fasilitas. Jika gaji DPR dinaikkan, seharusnya diiringi dengan peningkatan kinerja dan kepedulian mereka terhadap rakyat. Keadilan akan terasa jika kesejahteraan rakyat juga diperhatikan terlebih dahulu, bukan hanya pejabat yang mendapatkan keuntungan.

Menurut saya, kenaikan gaji DPR belum adil jika kondisi rakyat masih banyak yang kesulitan. Seharusnya kesejahteraan rakyat diprioritaskan dulu sebelum menaikkan gaji pejabat.